Setelah Studi Banding ke India dan Mesir, Akhirnya Desain Gedung DPR IKN Disetujui Prabowo

NUSANTARA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penandatanganan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia.

Baca juga: Jokowi Memulai, Prabowo Menuntaskan, Ketua MPR: IKN Harus Lanjut

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden terkait penyempurnaan desain.

Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke sejumlah negara, seperti Turkiye, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, serta mencerminkan identitas kebangsaan.

Target Rampung 2027-2028

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa desain kawasan tersebut mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kuat kelembagaan negara.

"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara," ujar Basuki, dikutip Selasa (21/04/2026).

Baca juga: Pimpinan MPR Terpikat Desain Ikonik Bandara Internasional Nusantara IKN

Menurutnya, penekanan pada aspek filosofi tersebut menjadi bagian penting agar kawasan tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki makna simbolik bagi penyelenggaraan negara.

Dinilai Megah

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menilai desain kawasan legislatif yang telah disetujui Presiden menghadirkan konsep yang tidak hanya megah, tetapi juga nyaman bagi para penyelenggara negara.

"Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa ke-Indonesia-an yang kokoh," ungkapnya.

Baca juga: Pimpinan MPR ke IKN, Apa yang Ditinjau?

Ia juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir, yang dinilai telah bertransformasi dari tahap perencanaan menjadi realisasi fisik yang dapat dirasakan langsung.

"Disini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati," tambahnya.

Pengesahan desain kawasan legislatif dan yudikatif ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN, khususnya dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan negara yang kokoh dan terintegrasi.