Pemilu 2029 Bakal Ada Dapil Khusus IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Peta politik Nasional bersiap menyambut babak baru seiring akan berpindahnya pusat aktivitas pemerintahan ke Kalimantan Timur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai merancang cetak biru penyelenggaraan pesta demokrasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai persiapan menyongsong Pemilu 2029.

Rencana besar tersebut terungkap saat jajaran KPU se-Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada Jumat (24/4/2026).

Baca juga: Basuki Tegaskan IKN Tak Terima Produk Konstruksi Medioker dan Main-main

Pertemuan ini menjadi momentum koordinasi strategis mengingat tahapan pemilu mendatang segera dimulai dalam waktu dekat.

Fokus utama dalam transisi politik ini adalah pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) khusus bagi IKN.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari status IKN sebagai satuan pemerintahan daerah khusus yang memerlukan representasi legislatif di tingkat pusat.

Anggota KPU Republik Indonesia, Iffa Rosita, menegaskan bahwa koordinasi antara KPU dan Otorita IKN akan semakin intensif mulai tahun depan.

Baca juga: Gedung Parlemen IKN Dirancang Lebih Tinggi, Tampilkan Kesan Megah

Pihaknya harus memastikan setiap warga negara yang berdomisili di ibu kota baru memiliki hak pilih yang terakomodasi secara sah.

Menurutnya, kedatangan anggota KPU untuk mendukung pembangunan IKN. Pada tahun 2027 saat memasuki tahapan Pemilu 2029, interaksi antara Otorita IKN dengan KPU akan terbangun secara rutin karena akan ada penataan dapil khusus di IKN.

"Nantinya akan ada pemilihan untuk DPD dan DPR. Kami juga akan memutakhirkan data pemilih khusus IKN secara berkala. Jika sudah siap, gedung KPU juga akan dibangun di sini,” tutur Iffa.

Pembentukan dapil khusus ini menjadi pekerjaan rumah yang menuntut akurasi tinggi, terutama dalam mencatat perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penduduk baru yang diproyeksikan terus bertambah hingga 2029.

Progres Tahap II: Kawasan Legislatif dan Yudikatif

Saat ini, pembangunan IKN telah memasuki Tahap II yang menitikberatkan pada penyelesaian infrastruktur dasar bagi lembaga tinggi negara.

Otorita IKN memaparkan, kawasan legislatif dan yudikatif menjadi prioritas utama guna memastikan fungsi pemerintahan berjalan paripurna.

Baca juga: Setelah Studi Banding ke India dan Mesir, Akhirnya Desain Gedung DPR IKN Disetujui Prabowo

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, memandang, dukungan dari lembaga penyelenggara pemilu merupakan pilar penting dalam menjaga keberlangsungan proyek nasional ini.

Ia menekankan bahwa penyampaian informasi yang tepat kepada publik merupakan tanggung jawab lintas lembaga.

“Pembangunan IKN adalah komitmen bersama bangsa Indonesia. Kami berharap dukungan untuk turut menyebarkan informasi yang benar dan konstruktif mengenai IKN,” kata Bimo.

Meninjau Simbol Negara dan Fasilitas Publik

Dalam kunjungan tersebut, rombongan KPU meninjau sejumlah titik strategis yang merepresentasikan progres fisik ibu kota.

Baca juga: Ketua MPR: Tahun 2028, IKN Sepenuhnya Berfungsi Jadi Ibu Kota Negara

Beberapa lokasi yang dikunjungi meliputi Taman Kusuma Bangsa, kawasan hunian ASN, hingga fasilitas olahraga kawasan PSSI.

Tinjauan langsung KPU di hunian ASN menjadi bagian dari upaya awal memetakan konsentrasi pemilih.

Dengan pemetaan yang matang, potensi hambatan teknis saat pemungutan suara di masa depan dapat diminimalisasi sejak dini.