Kendalikan Perubahan Iklim, Otorita IKN Restorasi Pesisir Pantai Tanah Merah

NUSANTARA, KOMPAS.com – Koridor pesisir Pantai Tanah Merah di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, kini dipetakan sebagai benteng ekologi penting dalam struktur tata ruang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berada langsung di dalam garis delineasi wilayah baru tersebut, kawasan pantai ini menjadi titik kumpul aksi pemulihan lingkungan guna menahan laju abrasi sekaligus mengendalikan dampak perubahan iklim regional pada Sabtu (13/6/2026).

Langkah penyelamatan lingkungan ini ditandai dengan penanaman ratusan bibit mangrove dan pembersihan kawasan pesisir dari material polutan.

Baca juga: Aksi Bersih Pantai IKN, 202,7 Kilogram Sampah Berhasil Dikumpulkan

Otorita IKN bersama lintas sektor menargetkan penguatan vegetasi pantai sebagai respons terhadap kerentanan ekosistem pesisir Kalimantan Timur yang terus menghadapi tekanan aktivitas antropogenik.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Asnawati Safitri, menjelaskan bahwa posisi strategis Pantai Tanah Merah menuntut model tata kelola yang terintegrasi antara otoritas, sektor privat, dan komunitas lokal.

“Kegiatan seperti ini bukan kegiatan seremonial, tetapi aksi nyata yang dilakukan Otorita IKN bersama para mitra dan pemangku kepentingan lainnya. Hari ini kita melakukan aksi bersih pantai dan menanam 350 bibit mangrove. Ini tentu tidak cukup dan tidak berhenti sampai di sini, karena upaya pemulihan ekosistem mangrove di IKN akan terus dilakukan,” ujar Myrna.

Selain penataan ruang hijau melalui 350 bibit mangrove, persoalan sampah pesisir menjadi agenda krusial dalam aksi yang bertema “Saatnya Beraksi untuk Iklim” ini.

Melalui metode pemilahan dan penimbangan langsung di lapangan, para peserta berhasil mengangkat total 202,7 kilogram sampah domestik dan plastik dari garis pantai.

Baca juga: Groundbreaking sejak Era Jokowi, Sekolah Al Azhar IKN Tunggu Jadwal Otorita

Intervensi korporasi dalam pemulihan ekosistem pesisir ini terlihat dari kontribusi entitas hulu migas yang beroperasi di wilayah kerja sekitar IKN.

PT Pertamina Hulu Mahakam menyuplai kebutuhan vegetasi penahan ombak ini guna memastikan keberlanjutan struktur tanah pantai.

Kepala Lapangan Senipah, Peciko, dan South Mahakam PT Pertamina Hulu Mahakam, Billy Sunyoto, menegaskan komitmen operasional perusahaan yang wajib sejalan dengan regulasi proteksi lingkungan Otorita IKN.

“Kami sebagai perusahaan yang beroperasi di area Otorita IKN berkomitmen untuk mendukung aktivitas Otorita IKN. Di acara ini, kami juga berkontribusi dengan memberikan 500 bibit pohon bakau jenis *Rhizophora mucronata* atau bakau hitam,” kata Billy.

Samboja, yang menjadi wilayah penyangga utama IKN, memikul beban ekologis ganda. Selain polusi pesisir akibat arus laut, wilayah ini memiliki rekam jejak kerusakan bentang alam akibat aktivitas ekstraktif di masa lalu.

Baca juga: Digembleng Kopassus, 555 Anak Muda Resmi Jadi Mesin Birokrasi IKN

Oleh karena itu, restorasi bakau dipandang sebagai instrumen vital pemulihan daya dukung lingkungan setempat.

Camat Samboja, Damsik, menyatakan bahwa aksi ini memperkuat program pemulihan lingkungan yang sedang berjalan di wilayahnya, termasuk proyek rehabilitasi lahan yang sempat terbengkalai.

“Kegiatan ini sangat luar biasa, khususnya untuk Kecamatan Samboja terkait lingkungan. Hari ini aksi nyata itu bukan hanya seremoni, tetapi bukti kepedulian kita terhadap lingkungan di Kecamatan Samboja,” tutur Damsik.

Meskipun pasokan bibit mangrove dan pembersihan sampah darurat terus dipacu, Otorita IKN menghadapi tantangan besar dalam merubah perilaku pembuangan limbah dari sektor domestik dan wisatawan.

Baca juga: Greater Nusantara Dirancang Jadi Superhub Ekonomi di Luar Jawa

Tanpa adanya regulasi ketat mengenai pengelolaan sampah di area publik pantai, investasi ekologis pada tanaman bakau rentan mengalami kegagalan tumbuh akibat tertimbun material plastik.

Myrna menambahkan, keberhasilan pengendalian iklim di IKN mensyaratkan perubahan pola hidup masyarakat secara permanen, bukan sekadar respons berbasis kepanikan lingkungan.

“Upaya penyelamatan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim ini tidak bisa dilakukan sendiri, apalagi hanya oleh Otorita IKN. Ini harus dilakukan oleh semua pihak, menjadi gerakan bersama, dan lebih penting lagi menjadi gaya hidup,” pungkas Myrna.