Korsel-China Mulai "Kepung" IKN, Mampukah Swasta Pecah Dominasi APBN?
Kawasan Yudikatif dan Legislatif Rampung Tahun 2028
Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif yang berada di sekitar lokasi proyek ditargetkan selesai pada 2028.
Otorita IKN menyatakan pembangunan fisik Tahap II terus dipercepat untuk mendukung target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Untuk memantau pelaksanaan proyek, Otorita IKN secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi bersama investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, konsultan konstruksi, serta manajemen konstruksi induk.
Baca juga: Ketimbang IKN, Bali Lebih Realistis Jadi Pusat Finansial Internasional
Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. Sebanyak 9 paket telah selesai pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket memasuki tahap persiapan lelang.
Paket yang sedang dikerjakan meliputi pembangunan gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menangani 90 paket pekerjaan fisik. Sebanyak 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam tahap konstruksi, termasuk Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah jalan pendukung.
Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengelola 12 paket pembangunan, dengan 11 paket telah rampung dan 1 paket masih dalam tahap konstruksi berupa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang direlokasi.
Dari skema investasi swasta, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Baca juga: Ketimbang IKN, Bali Lebih Realistis Jadi Pusat Finansial Internasional
Sebanyak 9 proyek telah selesai dibangun, sedangkan 6 proyek memasuki tahap konstruksi, termasuk Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Adapun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas tujuh sektor hunian dan enam sektor jalan.
Dalam waktu dekat, skema KPBU akan memasuki tahap pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta 8 menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
