Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formasi Khusus 225.000 ASN di IKN, Putera Daerah Diberi Kesempatan Luas

Kompas.com - 17/03/2024, 09:33 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

NUSANTARA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan, mulai tahun 2024 ini dibuka sebanyak lebih dari 225.000 formasi khusus untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Azwar Anas memastikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 yang digelar KemenPAN-RB, di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Formasi khusus ASN ini berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada putra daerah agar bisa direkrut sebagai ASN di IKN.

Baca juga: Mengancam Warga demi Pembangunan IKN Harus Dihentikan

“Presiden memberi arahan bahwa formasi ini untuk IKN dan itu wajib untuk perpindahan IKN secara kontinyu. Khusus untuk IKN kami juga telah mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah agar bisa direkrut sebagai ASN," tutur Azwar Anas.

Selain untuk IKN, peluang masyarakat untuk menjadi ASN atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga sangat besar.

Jika sebelumnya, seleksi CPNS hanya dilakukan satu kali dalam setahun, mulai tahun 2024 ini akan dilakukan tiga kali dalam setahun, sehingga memberi kesempatan bagi mereka atau instansi yang belum terpenuhi kebutuhannya.

Dia juga mengatakan bahwa seluruh tenaga horoner di Indonesia yang telah terdaftar dalam database akan dituntaskan pada tahun ini.

Baca juga: Amnesty Internasional: Jangan Gusur Warga dari IKN

Oleh karena itu, Azwar Anas minta bupati atau kepala daerah agar mengkhususkan formasi bagi mereka yang sudah masuk daftar database di BKN pusat yang jumlahnya sekitar 2,3 juta dan saat ini tersisa 1,7 juta tenaga honorer.

”Untuk jumlah ini kita selesaikan di tahun 2024 selambat-lambatnya Desember mendatang. Jika ada data yang tidak adil silakan ke pemda masing-masing karena, kami minta surat pertanggungjawaban mutlak kepada bupati/walikota terhadap data yang diberikan kepada kami,” kata Azwar Anas.

Menganggapi hal ini, Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun mengatkan, Pemerintah Kabupaten PPU mendukung langkah pemerintah khususnya dalam rangka persiapan pengadaan ASN Tahun 2024, termasuk perekrutan untuk IKN.

Baca juga: Luas Rumah Menteri di IKN 500 Meter Persegi, Dijamin Nyaman

”Langkah pemerintah pusat ini sangat baik dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Indonesia termasuk di Kabupaten PPU untuk menjadi ASN. Oleh karena itu Pemda PPU sangat mendukung langkah ini,” kata Makmur.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com