DPRD Desak Polda Tuntaskan Kasus Tambang Ilegal di IKN dan Kaltim

NUSANTARA, KOMPAS.com - DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim dan Polda Kaltim menuntaskan 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga palsu dan ilegal di wilayah Kaltim dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud mendesak penuntasan ini usai mengikuti gelaran uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Rapreda) Tentang Penanggulangan Bencara Kebakaran Hutan Dan Lahan (Kahutla), di Balikpapan, Sabtu (20/7/2024).

"Saya mendesak untuk dituntaskan, karena IUP ilegal itu merusak lingkungan. Tidak hanya di wilayah Kaltim, juga IKN sebagai ibu kota negara," tegas Hasanuddin kepada Kompas.com.

Menurutnya, untuk mempercepat penuntasan kasus IUP tambang ilegal ini harus dibentuk panitia khusus (pansus).

Baca juga: Balikpapan Potensial Jadi Metropolitan, HIPMI Harus Tangkap Peluang IKN

"Saat ini laporan IUP tambang ilegal sudah diproses Polda Kaltim, kalau diperlukan buat Pansus Tambang Ilegal," cetus Hasanuddin.

Selain penertiban tambang ilegal, yang perlu dituntaskan terkait daya dukung lingkungan adalah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulang Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Dia mengharapkan raperda ini tuntas dibahas Agustus 2024, dan berlaku tahun ini. Jika itu terlaksana, maka Kaltim akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Raperda Penanggulangan Bencana Karhutla.

Menurut Hasanuddin, uji publik raperda diperlukan dengan mengundang seluruh stakeholders, termasuk Otorita IKN. 

Hal ini karena di dalamnya mengatur soal kewenangan antar daerah, provinsi, kabupaten kota hingga Otorita IKN. Mengingat IKN masuk bagian wilayah Kaltim, dan rawan terjadi karhutla.

IKN harus dimasukkan dalam raperda tersebut, sehingga harapannya bisa secara bersama-sama menanggulangi karhutla lebih cepat, efisien, dan terpadu.

Baca juga: Otorita Finalisasi Draf Pedoman Reklamasi Pasca-Tambang di IKN

“Harapannya kita dengan memasukan IKN ini, dapat memberikan bantuan kepada BPBD alat kerja dan fasilitas lainnya yang lebih mumpuni, seperti bantuan helikopter," imbuh Hasanuddin.

Di samping itu, perusahaan atau sektor swasta juga dilibatkan untuk ikut membantu penanganan kahutla.

“Terus ada kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, sekarang ini kan masih sendiri-sendiri,” ujarnya

Kemudian, masyarakat sekitar hutan juga dilibatkan untuk menjaga. Apalagi jika menggunakan hutan untuk berladang melalui pemberian insentif khusus.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas?ud

Koordinasi Lebih Ditingkatkan

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sendiri menyambut baik penyusunan raperda karhutla ini.