Penulis
NUSANTARA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Rakor ini membahas langkah-langkah pencegahan ataupun antisipasi kebakaran hutan dan lahan (kahutla) di Kaltim dan IKN.
Hal ini karena IKN masuk ke dalam wilayah kaltim, sehingga, potensi bencana ke depan bisa diantisipasi bersama dengan langkah-langkah terukur.
Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengharapkan, rakor ini menghasilkan langkah-langkah startegis yang harus dilakukan, baik oleh Pemprov Kalitim maupun OIKN.
Baca juga: Bocoran Terbaru IKN, Air Minum Sudah Masuk Gedung Pemerintahan dan Hotel Nusantara
"Kami mengharapkan petunjuk dari jajaran BNPB, langkah-langkah yang kami lakukan dan teristimewa adalah bagaimana kami bisa membangun kolaborasi dengan Otrita IKN,” ujar Akmal, di Balikpapan, Jumat (2/8/2024).
Menurutnya, persoalan-persoalan kebencanaan di Kaltim tidak seperti daerah lain. Karena di Kaltim tidak ada gunung berapi, jadi tidak ada gempa.
"Sebaliknya, di Kaltim terdapat banyak lahan kritis, banjir, dan karhutla," imbuh Akmal.
Sementara, Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengungkapkan, Kaltim harus siap mengantisipasi terjadinya kahutla. Hal ini menyusul musim kemarau yang sebentar lagi akan dimasuki.
“Ada dua agenda yang kita bahas dalam rakor ini guna meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan karena masuk musim kemarau,” ujarnya.
Baca juga: Pertengahan Agustus, 4 Perusahaan Ikut Groundbreaking Ke-7 IKN
Suharyanto mengungkapkan, meskipun Kaltim tidak masuk dalam daerah prioritas BNPB, namun dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan frekuensi dan perluasan wilayah karhutla.
Sepanjang Januari-Juli 2024 terdapat 9.148 titik panas atau hotspot di Kaltim. Kutai Timur merupakan wilayah dengan hotspot tertinnggi yakni 4.643.
Disusul Kutai kartanegara dengan jumlah 2.630 titik panas.
Kondisi ini perlu diwaspadai dan diantisipasi karena potensi terjadi peningkatan jumlah hotspot.
“Data tiga tahun terakhir Kaltim itu sudah banyak juga terjadi kebakaran, meskipun tidak sama seperti tetangganya,” ungkap Suharyanto.
Baca juga: Lebih Dulu Indomaret atau Alfamart yang Hadir di IKN? Ini Faktanya
Dia mengatakan, provinsi yang masuk prioritas di Pulau Kalimantan ada tiga yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.