Kasih HGU IKN hingga 190 Tahun, Jokowi Dianggap Kebablasan

NUSANTARA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Periode 2014-2015 sekaligus Pencetus Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Andrinof A Chaniago mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan Hak Guna Usaha (HGU) bagi investor hingga hampir dua abad.

Pasal 9 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN menyebutkan, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bisa memberikan jaminan kepastian jangka waktu atas hak tanah melalui siklus pertama.

Lalu, OIKN bisa kembali melakukan perpanjangan melalui siklus kedua.

Khusus HGU, pada siklus pertama diberi jangka waktu 95 tahun, begitu pun pada siklus kedua. Sehingga, totalnya mencapai 190 tahun.

Baca juga: Rusun TNI/Polri di IKN Tak Kalah dengan Hotel Berbintang

“Itu kebablasan,” ujar Andrinof dalam konferensi pers peluncuran buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, para investor akan masuk ke IKN apabila Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) selesai dibangun dan mulai beroperasi.

Setelah KIPP tuntas dibangun tentunya akan ada kegiatan di sana yang pada akhirnya mengundang investor untuk datang.

Akan tetapi, penyelesaian pembangunan KIPP ini bergantung dari pemerintahan selanjutnya.

Ini utamanya jika para Aparatur Sipil Negara (ASN) pindah ke ibu kota baru Indonesia yang kini letaknya berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut.

“Dari situ (ASN pindah), akan muncul kegiatan ekonomi. Sifatnya mengikuti, bukan diciptakan secara eksklusif,” tandasnya.