Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 2 Oktober 2024, 11:01 WIB
Add on Google
Hilda B Alexander

Penulis

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) punya mimpi besar membangun jalan tol bawah laut pertama di Indonesia.

Jalan tol bawah laut atau dikenal dengan istilah immersed tunnel ini akan menjadi bagian dari jaringan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saat ini, proyek prestisius dan padat modal tersebut masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study) dan masuk dalam rangkaian konektivitas Tol IKN Seksi 4A-4B.

Baca juga: Presiden Jokowi dan FIFA Bakal Resmikan Asrama-TC Timnas PSSI di IKN

Betapa tidak padat modal, tol ini membutuhkan dana tak kurang dari Rp 11 triliun untuk asumsi angka tahun 2025 saat mulai dibangun.

Itulah mengapa, immersed tunnel yang bakal melibatkan para insinyur terbaik Indonesia ini diminati Korea Selatan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Zainal Fatah mengatakan, Pemerintah Korea Selatan yang sudah mendahului keberhasilan memiliki terowongan bawah laut, berminat untuk membantu merealsiasikan mimpi Indonesia ini

"Kami terus komunikasi dengan Korea, Korea juga tertarik," kata Zainal saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Baca juga: Konstruksi Secepat Kilat, Rusun Polri-BIN di IKN Raih 3 Rekor Tercepat

Zainal melanjutkan, untuk membangun terowongan bawah laut serta ibu kota negara baru, pemerintah belajar dari Korea Selatan dan Australia.

"Intinya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan mereka, makanya bisa lebih cepat," imbuh Zainal.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengharapkan proyek tol bawah laut IKN bisa dimulai pada tahun 2025.

"Belum, masih desain (belum dibangun)," ungkap Danis di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Menurut Danis, realisasi pembangunan fisik akan sangat bergantung pada proses pembiayaannya.

Baca juga: Plaza Seremoni dan Istana Garuda, 2 Destinasi Kunjungan Favorit di IKN

Bisa jadi, proyek raksasa ini dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), atau malah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sehingga, apabila proyek tersebut menggunakan APBN, maka harus ditempuh melalui tahapan lelang," cetus Danis.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida menyampaikan, pembangunan immersed tunnel IKN akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Korea Selatan.

"Perkiraan biaya untuk penyelesaian immersed tunnel, kurang lebih sekitar Rp 11 triliun," ujarnya dalam acara Indonesia-Korea Technical Exchange Seminar dan Business Networking 2024 pada Rabu (7/8/2024).

Secara kesuluruhan, total panjang jalan tol yang dibangun di IKN membentang 88,54 kilometer. Di mana sejauh ini yang sudah terbangun sepanjang 67,65 kilometer.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau