Pemprov Kaltim Pastikan Logistik Pilkada Sampai Daerah Terpencil Tepat Waktu

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dengan melakukan berbagai persiapan, termasuk pengantaran logistik ke daerah-daerah terpencil.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalimantan Timur Fatimah Wati menuturkan, pengantaran logistik di daerah terpencil diutamakan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau seperti di Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur dan juga Kabupaten Mahakam Ulu.

Pengiriman logistik ke daerah terpencil sudah mulai dilakukan sejak lima hari sebelum pelaksanaan.

Baca juga: Kemenko Polkam Jamin Kualitas Penyelenggaraan Pilkada di Kaltim

"Kami dibantu oleh TNI dan Polri untuk memastikan logistik sampai tepat waktu. Di Kutai Timur, misalnya, kami dibantu oleh Lanal setempat," ujar Fatimah seperti dikutip dari Antara, Sabtu (23/11/2024).

Selain itu, beberapa daerah seperti Mahakam Ulu menggunakan helikopter untuk pengiriman logistik, mengingat kondisi geografis yang sulit.

Fatimah juga mengungkapkan, pemerintah telah belajar dari pengalaman sebelumnya untuk mengantisipasi berbagai kendala.

"Kami belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti kejadian speedboat terbalik. Oleh karena itu, kami memastikan logistik dikemas dengan baik untuk menghindari kerusakan," jelasnya.

Dalam rapat koordinasi dengan KPU dan Polda Kaltim, pemerintah telah menyusun strategi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Baca juga: IKN Tambah Nilai Industri Konstruksi Kaltim Jadi Rp 70 Triliun, Daya Saing Lokal Digenjot

Pengiriman logistik ke daerah terpencil diutamakan lebih awal mengingat kondisi geografis yang menantang.

Paling lambat H-2 logistik sudah sampai ke daerah terpencil. Ini dilakukan untuk memastikan semua kebutuhan pilkada terpenuhi tepat waktu.

Selain itu, saat disinggung terkait antisipasi kerawanan demokrasi, Fatimah menjamin potensi kerawanan dalam Pilkada 2024 dapat diatasi secara kondusif, serta berkomitmen untuk memastikan kelancaran proses pemilihan serentak di seluruh kabupaten dan kota.

"Indeks kerawanan demokrasi yang diterbitkan memang menunjukkan beberapa daerah sebagai rawan, namun kenyataannya di lapangan tidak selalu demikian," ujar Fatimah.

Baca juga: Imbas Regulasi, Lima Desa Tak Masuk Wilayah IKN ataupun Kaltim

Penilaian kerawanan demokrasi bisa berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak.

Fatimah menambahkan, meskipun ada beberapa daerah dengan banyak pasangan calon, potensi pergesekan tetap bisa diantisipasi dengan baik.

Pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondusifitas selama pilkada.