Otorita: Tak Ada Penggusuran, Warga Terdampak IKN Dapat Kompensasi

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan tidak ada warga yang tergusur atau direlokasi dalam pembangunan ibu kota negara yang tengah berlangsung hingga saat ini.

Warga terdampak menerima kompensasi dengan baik, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Otorita IKN Alimuddin menegaskan, seluruh porses pengadaan lahan berjalan lancar tanpa kendala berarti, termasuk dalam kompensasi lahan bagi warga.

Baca juga: Pusat Riset Internasional Pertamina di IKN Masih Tahap Perizinan

"Proses pembayaran kompensasi kepada warga yang terdampak pembangunan IKN pun terus berjalan," ujar Alimuddin kepada Kompas.com, Senin (10/3/2025).

Alimuddin menjelaskan, sebagian besar pembayaran telah dilakukan, tetapi beberapa bidang tanah masih dalam proses.

Warga yang terdampak pembangunan IKN berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Ya, proses pembayaran sedang berjalan. Dari 19 bidang tanah, ada sekitar empat bidang tanah yang sedang berproses. Mudah-mudahan akan bertambah lagi karena pemerintah sudah maksimal untuk memenuhi keinginan warga," ujar Alimuddin.

Alimuddin juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik agar masalah ini segera tuntas 100 persen, terutama terkait sarana dan prasarana yang dibangun di lokasi terdampak, seperti intake air.

Baca juga: Sistem Piket Berlaku bagi Pekerja Konstruksi di IKN Saat Ramadhan

Terkait rincian pembayaran, Alimuddin menyebutkan, kompensasi untuk Segmen Tol 6A dan 6B sebesar Rp 80,9 miliar telah tuntas. Sementara itu, untuk proyek pengendalian banjir, sebesar Rp 9,8 miliar telah dibayarkan.

"Adapun sisanya yang belum mendapat kompensasi, anggaran dititipkan ke Pengadilan dengan skema konsinyasi," jelas Alimuddin.

Skema konsinyasi

Skema konsinyasi dipilih sebagai solusi untuk warga yang belum mencapai kesepakatan terkait nilai kompensasi.

Dengan penitipan dana di pengadilan, proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan, sambil memastikan hak warga tetap terlindungi.

Menurut Alimuddin, pemerintah terus berupaya mempercepat pembayaran kompensasi dan menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh.

Baca juga: Para Crazy Rich yang Dipanggil Prabowo Ternyata Ikut Bangun IKN

Diharapkan, dengan komunikasi yang efektif dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan warga, pembangunan IKN dapat berjalan lancar tanpa merugikan pihak manapun.

"Sebagian besar warga terdampak pembangunan IKN telah menerima nilai kompensasi yang ditawarkan pemerintah pusat," kata Alimuddin.