Demi IKN, Kaltim Jadi Zona Merah Karhutla 2025

NUSANTARA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah tegas dengan menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai kawasan penanganan khusus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2025.

Keputusan ini didasari oleh keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan perlindungan ekosistem secara menyeluruh demi keberlangsungan pembangunan nasional yang strategis.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan pentingnya langkah ini.

Baca juga: IKN Siap Mendunia, Otorita Sambut Turis Asing dengan Kampung Inggris

“Kalimantan Timur dimasukkan sebagai kawasan khusus karena ada IKN. Ini penting untuk menjamin perlindungan ekologis terhadap pembangunan nasional yang strategis,” ujarnya di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Penetapan Kaltim sebagai kawasan khusus ini melengkapi enam provinsi lainnya yang telah menjadi prioritas penanganan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Seluruh wilayah ini memiliki riwayat karhutla di lahan mineral dan gambut yang tinggi, serta berpotensi mengalami peningkatan signifikan saat memasuki musim kemarau.

BNPB mencatat bahwa 99 persen penyebab karhutla di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia.

Baca juga: Siap Layani IKN, Bandara Samarinda Tambah Daya Angkut Kargo Udara

Oleh karena itu, Abdul mengimbau pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini, terutama dalam pengelolaan lahan dan menghindari praktik pembakaran terbuka yang berisiko tinggi.

“Kami mengingatkan bahwa kerugian ekologis akibat karhutla sangat besar. Maka, semua pihak harus ikut menjaga lingkungan. Bahkan ekosistem gambut sekalipun, kalau dikelola benar, tetap bisa memberi manfaat ekonomi,” tegasnya.

Data yang dihimpun oleh BNPB menunjukkan tren positif dalam upaya penanggulangan karhutla di enam provinsi prioritas selama empat tahun terakhir.

Luas lahan yang terbakar berhasil diturunkan secara signifikan, dari 1,8 juta hektar pada tahun 2015 menjadi 1,09 juta hektar pada tahun 2019, kemudian menurun lagi menjadi 614.000 hektar pada tahun 2023, dan mencapai angka terendah yaitu 72.000 hektar pada tahun 2024.

Baca juga: Menyegarkan Ingatan, Ini Daftar Konglomerat yang Terlibat di IKN

Mengingat bahwa tahun 2025 masih diprediksi sebagai tahun basah, BNPB berharap tren penurunan ini dapat terus berlanjut, terutama dengan adanya perhatian khusus dan upaya penanganan yang lebih intensif di Kalimantan Timur demi melindungi kawasan IKN.

"Kolaborasi lintas kementerian/lembaga juga dukungan masyarakat menjadi kunci mengatasi karhutla selama musim kemarau tahun ini yang puncaknya diperkirakan berlangsung bulan akhir Mei-Juni," pungkas Abdul.