Akademisi Kaltim Desak Pemerintah Segera Eksekusi Riset Nuklir BATAN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Di tengah sorotan terhadap target Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam mencapai swasembada energi, akademisi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan, energi nuklir harus menjadi pilar strategis masa depan kelistrikan Nasional.

Dalam diskusi publik interaktif bertajuk “Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Borneo” di Balikpapan, Jumat (17/10/2025), para akademisi menilai nuklir bukan lagi opsi, melainkan solusi mendesak di tengah keterbatasan sumber daya fosil dan meningkatnya kebutuhan listrik.

Baca juga: IKN Geber Knowledge Hub Sumbangan Korea Selatan, Beroperasi Akhir 2026

Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi, menegaskan pengembangan potensi nuklir sangat penting untuk kelistrikan.

Hal ini didukung oleh bukti bahwa Kalimantan merupakan wilayah potensial untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) karena kondisi geologinya relatif aman dari gempa.

"Kalimantan Barat juga memiliki cadangan uranium yang memenuhi kriteria keekonomian untuk proyek PLTN nasional," ungkap Andi.

Senada dengan itu, Ekonom Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menyebut energi nuklir sebagai solusi manusiawi karena menjanjikan listrik murah dan rendah emisi.

Baca juga: Raja Properti Surabaya Tetap Komitmen Bangun Superblock Jumbo di IKN

Bahkan, Purwadi mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan hasil riset Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang sudah sangat maju, terutama pada teknologi small modular reactor (SMR) generasi keempat yang dinilai lebih aman dan efisien.

"BATAN itu seperti orang yang disuruh latihan tinju, tapi enggak pernah naik ring. Hasil riset teman-teman BATAN itu sudah sampai tembus plafon risetnya," kata Purwadi.

Dia pun mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera go nuclear sebagaimana pernah dicita-citakan oleh Presiden Soekarno sejak 1965.

Tata Kelola dan Risiko Tinggi Jadi Kunci

Meskipun keunggulan biaya produksi nuklir lebih murah seperti diakui pakar kebijakan publik Unmul, Saipul, namun dia mengingatkan perlunya tata kelola yang matang dan standar keamanan yang ketat.

"Dari sisi biaya produksi memang lebih murah, tapi biaya risikonya dan mitigasinya lebih tinggi. Misalnya kebocoran uranium dan dampak lingkungan, itu berbahaya,” tegas Saipul.

Baca juga: BRIN Bedah Identitas IKN, dari Toponimi hingga Deteksi Dini Konflik Sosial

Ia menekankan,Indonesia harus bersinergi dengan negara-negara G20 yang berpengalaman untuk memperkaya teknologi dan meningkatkan keselamatan.

Pertimbangan lain adalah ketersediaan bahan baku, apakah Indonesia memiliki bahan baku sendiri atau masih harus impor.

Dukungan ke arah ini sudah terlihat dari Kementerian ESDM yang sedang mengebut penyelesaian draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pembangunan Pembangkit Nuklir (NEPIO), yang ditargetkan rampung tahun ini sebagai dasar eksekusi PLTN pertama di Tanah Air.

Elektrifikasi Desa: Hilirisasi Energi

Di sisi lain, para akademisi ini juga menyambut positif target pemerintah membangun jaringan listrik menjangkau 5.700 desa pada tahun 2030.