Dari kajian ini diharapkan lahir rekomendasi-rekomendasi yang bersifat strategis dan efektif yang dapat diambil sebagai sebuah kebijakan yang berlaku mengikat kawasan aglomerasi penyangga IKN.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN (OIKN) Silvia Halim menuturkan, sejatinya rancangan induk pola transportasi penyangga IKN dan standar fasilitas integrasi moda dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah disiapkan oleh Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan.
Oleh karena itu, Focuss Group Discussion (FGD) pun digelar dengan melibatkan stakeholder enam kota/kabupaten kawasan aglomerasi yakni Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara (PPU).
"Kebijakan awal ini harus digerakkan bersama. Bukan hanya diinisiasi Pemerintah Pusat atau OIKN. Makanya, kami harapkan ada perjanjian bersama," ujar Silvia kepada Kompas.com, Selasa (16/7/2024).
Dia berharap output rencana induk transportasi terintegrasi IKN dan kawasan aglomerasi penyangga bersifat integratif.
Hal ini harus diimplementasikan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana transportasi oleh pemerintah daerah masing-masing.
"Setelah lahir kebijakan dan rencana induk, didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang menunjang, diterapkan secara konsisten, dan pembiayaannya juga terintegrasi, ini akan mudah dijalankan," cetus Silvia.
Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) akan dilakukan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur Yudha Pranoto menjelaskan, kajian dan FGD ini bertujuan untuk menyempurnakan rekomendasi kebijakan yang tepat.
Menurut Akmal, pembangunan IKN tidak sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menciptakan pusat kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam konteks ini, sektor transportasi memegang peranan vital untuk memastikan bahwa IKN menjadi kawasan yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Pembangunan konektivitas transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut.
"Kita perlu menciptakan jaringan transportasi yang tidak hanya menghubungkan wilayah IKN dengan kota dan kabupaten penyangga, tetapi juga mampu mengatasi tantangan geografis dan administratif yang ada," imbuh Akmal.
Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Timur telah mengalami perkembangan pesat di berbagai sektor pembangunan, khususnya infrastruktur dan transportasi.
Upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan sistem transportasi merupakan bagian integral dari visi dan misi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat.
Akmal menegaskan, IKN merupakan proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dalam hal pembangunan sektor transportasi.
Transportasi adalah urat nadi yang menghubungkan berbagai daerah dan memastikan kelancaran mobilitas orang dan barang.
"Oleh karena itu, pembangunan sistem transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, nyaman, dan terjangkau menjadi prioritas utama," cetus Akmal.
Forum ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat.
Masukan-masukan ini sangat penting bagi kami dalam memastikan pembangunan sektor transportasi di IKN dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua.
Pemerintah berkomitmen untuk membangun konektivitas transportasi di Kalimantan Timur sebagai kawasan aglomerasi perkotaan tanpa dibatasi oleh wilayah administratif antara IKN dengan kawasan kota/kabupaten penyangganya.
"Kami juga telah meminta kepada daerah-daerah penyangga untuk menyiapkan infrastruktur penunjang sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, baik yang sudah ada untuk dikembangkan lebih bak, maupun infrastruktur baru yang perlu segera dibangun," ungkap Akmal.
Balikpapan paling siap
Salah satu kota penyangga yang masuk dalam kawasan aglomerasi transportasi IKN adalah Balikpapan.
Menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, Balikpapan diuntungkan dengan konsep Buy The Service (BTS) Balikpapan City Trans yang disubsidi Kementerian Perhubungan dan sudah beroperasi sejak 8 Juli 2024.
"Ini salah satu kota penyangga yang sudah siap. Tapi perlu dipikirkan juga bagaimana meningkatkan jumlah pengguna. Jangan sampai ketika masih gratis, BTS-nya penuh, tapi ketika sudah bertarif, tinggal 20 persen saja penumpangnya," ujar Yayat.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Adwar Skenda mengatakan, Balikpapan sangat siap untuk membangunan konektivitas terpadu dengan IKN dan kota/kabupaten penyangga lainnya dalam satu aglomerasi.
"Kendati demikian, konsep transportasi aglomerasi ini harus sama, harus diharmonisasi agar tidak terjadi ketimpangan antara IKN, Balikpapan, dan kawasan lainnya. Jika di IKN ada kereta otonom atau autonomous rail transit (ART), maka di Balikpapan dan kota lainnya pun harus sama, agar terjadi mirroring," imbuh Adwar.
https://ikn.kompas.com/read/2024/07/16/150017087/integrasi-transportasi-kawasan-aglomerasi-ikn-balikpapan-paling-siap