PALU, KOMPAS.com - Paradigma transmigrasi di Indonesia kini bergeser dari sekadar program kependudukan menjadi instrumen strategis penggerak ekonomi nasional.
Perubahan ini makin nyata seiring ditemukannya potensi sumber daya alam (SDA) yang masif di wilayah-wilayah tujuan, termasuk di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kawasan transmigrasi di Kalimantan Timur kini teridentifikasi memiliki cadangan energi fosil yang signifikan.
Salah satunya wilayah Kutai Kartanegara yang memiliki potensi minyak bumi dan berada tepat di atas Hak Pengelolaan (HPL) lahan transmigrasi.
Penemuan ini mengubah peta potensi ekonomi kawasan penyangga IKN dari sektor agraris menuju sektor energi yang bernilai tinggi.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah dilakukan untuk mengoptimalkan aset ini.
Eksistensi sumur minyak di lahan negara tersebut menunjukkan bahwa kawasan transmigrasi menyimpan nilai ekonomi strategis yang selama ini kurang terkespos.
“Kenapa beliau (Kepala SKK Migas) mau bertemu dengan Kementerian Transmigrasi? Karena ternyata di Kutai Kartanegara itu ada kawasan transmigrasi yang ada minyaknya. Jadi sudah ada 79 sumur yang digunakan di dalam HPL transmigrasi,” ujar Iftitah di Palu, Kamis (16/4/2026).
Potensi ini diprediksi akan terus berkembang. Saat ini, sudah ada permintaan tambahan untuk pemanfaatan 13 sumur minyak baru di kawasan yang sama.
Integrasi antara kawasan permukiman transmigrasi dengan industri hulu migas diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di sekitar IKN.
Temuan cadangan minyak di lahan transmigrasi menjadi momentum bagi pemerintah untuk menegaskan arah baru program ini.
Di bawah visi Presiden Prabowo Subianto, transmigrasi tidak lagi dilihat sebagai upaya memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah sepi, tetapi sebagai penciptaan pusat-pusat ekonomi baru.
Iftitah menekankan bahwa kegagalan transmigrasi di masa lalu sering kali disebabkan oleh ketiadaan ekosistem yang menunjang kehidupan dan pekerjaan.
Tanpa listrik, air bersih, dan infrastruktur jalan yang memadai, lahan transmigrasi hanya akan berakhir menjadi kawasan terlantar yang memicu konflik.
“Hari ini transmigrasi itu bukan lagi memindahkan orang. Hari ini transmigrasi adalah menciptakan ekosistem ekonomi berbasis kawasan,” tegas Iftitah.