Jokowi: Bangun Kereta Otonom Lebih Murah dari MRT, LRT, dan Kereta Cepat

Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024).

Untuk menanganinya, berdasarkan informasi yang ia peroleh dari menteri kesehatan, di Jabodetabek bisa menghabiskan hampir Rp 10 triliun.

"Mulai harus dipikirkan bagaimana membuat transportasi massal yang berbasis energi hijau, listrik, gas, dan lain-lainnya," ujar Jokowi dikutip dari tayangan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Di samping itu, padatnya kendaraan pribadi juga menimbulkan kemacetan yang juga memberikan kerugian bagi negara mencapai Rp 65 triliun setiap tahunnya. Sementara khusus di Jabodetabek, kerugian negara akibat kemacetan sudah mencapai Rp 100 triliun per tahun.

Untuk itu, Jokowi meminta para bupati, wali kota, dan gubernur untuk mulai memikirkan moda dan desain transportasi massal yang akan digunakan di daerahnya.

Namun, apabila tertarik membangun MRT, LRT, atau kereta cepat, para bupati, wali kota, dan gubernur diminta berhati-hati dengan perhitungan biaya pembangunan dan operasionalnya.

Sebeb, biaya pembangunan MRT seperti di Jakarta mencapai Rp 2,3 triliun per kilometer, LRT Jabodebek Rp 700 miliar per kilometer, dan kereta cepat Rp 780 miliar per kilometer.

"Hati-hati, hitungannya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya tapi operasionalnya juga tidak kecil, APBD nya siap, karena kalau apapun namanya MRT, LRT, kereta cepat, semuanya itu rugi, artinya harus ada Public Service Obligation (PSO), APBD harus siap untuk mengkaver biaya operasional," tuturnya.

Jokowi pun menyarankan agar menggunakan ART seperti yang akan diterapkan di IKN, meskipun untuk kepastiannya masih belum diputuskan.

"Kalau yang ini autonomous rail transit memang lebih murah, karena tanpa rel, pakai magnet, per unitnya ini untuk tiga gerbong harganya kurang lebih Rp 74 miliar. Operasional per bulan Rp 500 juta," pungkasnya.