Ibu Kota Nusantara, Pameran Pembangunan dan Relasi Kuasa

Pernyataan ini dipastikan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Istana Negara pada Jumat (11/10/2024).

Peresmian ini tentu dinilai sebagai tonggak penting dalam pembangunan Nusantara menuju pemindahan pusat pemerintahan.

Pertanyaannya, apa sejatinya keutamaan dan urgensi dari peresmian tersebut selain pameran kebijakan perencanaan yang lebih mengutamakan pembangunan fisik dan erat dengan mazhab ekonomi developmentalism?

Aliran pemikiran ideologi pembangunan ini percaya bahwa salah satu strategi untuk mencapai kemakmuran ekonomi adalah dengan memanfaatkan sumber daya luar seperti hutang luar negeri.

Implementasinya dalam manuver politik, ekonomi dan ideologi pembangunan tampaknya juga meningkat dengan sisi lain otoritarianisme pemerintahan di periode kedua mantan Presiden Jokowi.

Proyek politik ini juga mendikte otorita lokal atas nama kepentingan nasional. Proyek yang mencirikan pameran kuasa dan interaksi antara elite negara-elite konglomerat melalui simbol-simbol ideologi kenegaraan macam Istana Garuda yang sempat menjadi polemik pada bulan Agustus 2024 lalu.

Perilaku neoliberal birokratis ini juga berupaya memastikan bahwa masyarakat lokal mematuhi kebijakan nasional dan sering kali mengalahkan suara sumber daya lokal dalam memecahkan masalah.

Pengambilan keputusan teknokratis dan resep kebijakan dari atas ke bawah, bersama dengan pengawasan dan kontrol telah meminggirkan penduduk lokal, menggusur perlahan-lahan masyarakat adat dan merusak gagasan demokrasi berbasis adat, budaya dan desa.

Usaha keras mantan Presiden Jokowi dengan membangun IKN adalah setara dengan kehendak memamerkan suatu pencapaian dan keberhasilan bangsa lewat pembangunan ibu kota baru, alih-alih merevolusi mental, membangun budi pekerti kebangsaan dan meninggikan kearifan lokal.

Pameran berasal dari bahasa Latin "exhibito" dan kata kerja pamer atau "exhibere" di mana ex yang berarti "keluar" dan "habere" yang berarti "menyajikan", memperlihatkan atau menyajikan sesuatu yang dapat disentuh atau dipegang.

Dengan demikian, pameran dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengungkap sesuatu yang ada di dalam serta mengomunikasikan pesan, tema, atau konsep tertentu tadi keluar dengan maksud memperlihatkan keunggulan.

Tentu saja dalam relasi ini, IKN menjadi kebanggaan mantan Presiden Jokowi.  

Jika demikian, apa yang seharusnya dipamerkan? Mari kita urai.

IKN dirancang dengan tekad dapat mencapai 75 persen kawasannya dari total 252.600 hektar sebagai ruang hijau, nol deforestasi, konservasi bagi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Ini adalah gagasan ideal sebab perlu disadari bahwa bagaimanapun IKN dibangun di Pulau Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia.

Namun, pameran pembangunan ini ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan pemerintah termasuk desain istana presiden yang kontroversial meski APBN untuk tahun
2025 nanti ditetapkan hanya sebesar Rp 143,1 miliar.

Jumlah ini tentu sangat kontras dibandingkan anggaran yang dihabiskan pemerintah ketika mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan IKN sudah menelan biaya hingga Rp 140,7 triliun per Agustus 2024.

Terlepas dari polemik pembiayaan yang akan dipangkas, namun kebijakan pembangunan di IKN sebaiknya turut memamerkan dan mempromosikan inovasi-inovasi keberlanjutan pembangunan dengan modus Environmental Sensitive Development (ESD) agar menjadi model bagi bangunan lain dan kota-kota sekitarnya kelak.

Pendekatan pembangunan ini mendorong berbagai aspek teknologi, penggunaan material, seni, dan manajemen mitigasi bencana yang mendukung emisi karbon rendan demi kepastian terjaganya hutan tropis di Kalimantan tetap hadir.

Namun implementasi ini juga bukanlah sesuatu yang murah.

Pembangunan Rendah Karbon

Menurut laporan pada laman Our World In Data, 95 persen deforestasi global terjadi di daerah tropis.

Brasil dan Indonesia menyumbang hampir setengahnya setelah penebangan hutan dalam jangka waktu yang lama sejak masa Orde Baru.

Artinya, pembangunan gedung-gedung baru dan infrastruktur di IKN tetaplah menyebabkan terjadinya deforestasi dan hutan-hutan yang hilang akan memerlukan waktu lama untuk dapat tumbuh kembali.

Kendatipun demikian, sebagian besar hutan di wilayah Nusantara ditenggarai bukan lagi hutan tropis melainkan adalah hutan produksi dan wilayah pertambangan termasuk di Kalimantan Timur. Artinya, kepentingan ekonomi tetap lebih utama dibandingkan ekologi.

Walaupun Otorita IKN bertekad untuk membalikkan deforestasi lewat cara proses reboisasi dan memulihkan ekologi tersebut, namun penghijauan kembali hutan tropis di Kalimantan memang terasa kurang gencar.

Belum lagi tantangan untuk memenuhi target yang ambisius untuk mematuhi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) guna mengurangi dampak emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 1,6 ton CO2 per kapita.

Kemudian, ada Rencana Operasional Pemanfaatan Hutan dan Lahan Lain Indonesia atau sering disebut Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 diarahkan untuk mencapai tingkat emisi minus 140 Mt CO2e pada tahun 2030, dan minus 304 Mt CO2e pada tahun 2050.

Sehingga tingkat emisi netto seluruh sektor secara nasional mencapai 540 Mt CO2e atau setara dengan 1,6 ton CO2 per kapita.

Jika memang langkah nyata pembangunan IKN mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, maka idealnya lingkungan adalah pilar utama dari setiap upaya pembangunan keberlanjutan.

Misalnya, inovasi dalam pengolahan sampah dan energi terbarukan yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Solusi pengelolaan sampah yang dihadirkan tidak hanya fokus pada daur ulang tetapi juga pada penerapan teknologi untuk mengubah sampah menjadi energi. Untuk itu, situs energi terbarukan perlu dibangun sejak sekarang.

Menurut IMPAX Sustainability Hub, suatu komunitas yang berkonsnetrasi pada kampanye pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pembangunan yang peka terhadap lingkungan atau Environmental Sensitive Development (ESD) sangat diperlukan ketika merancang dan membangun demi kesehatan serta keselamatan manusia.

Pendekatan ESD ini akan melindungi wilayah yang sensitif terhadap lingkungan, seperti sungai, dataran banjir, dan habitat spesies yang terancam punah.

Selain itu, berbagai teknik pembangunan lingkungan modern seperti sistem pengolahan air bersih yang dapat langsung diminum dan pengelolaan ekosistem diutamakan demi mempertahankan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan.

Tentu juga menjadi pertanyaan bahwa apakah pembangunan di IKN telah memiliki jejak karbon rendah, berdaur ulang, memperpanjang siklus hidup bangunan dan berhasil mengurangi limbah konstruksi?

Kemudian, apakah target emisi nol bersih atau jamak disebut netralitas karbon atau netralitas iklim menjadi target dan audit pembangunan di IKN nanti?

Belum lagi masalah di jalur logistik perairan Kalimantan Timur, risiko abrasi dan semakin berkurangnya ekosistem alami mangrove.

Seharusnya, keunggulan pembangunan di IKN dengan model ESD, audit netralitas karbon, perang perubahan iklim dan bangun masyarakat yang lebih ramah lingkungan adalah puncak perayaan serta pameran pembangunan dari mantan Presiden Jokowi, terlepas dari kritik atas perilaku politik dan kebijakan ideologi developmentalismenya.