Citadel Bangun Mixed Use di IKN Akhir 2025, Benamkan Triliunan Rupiah

Kali ini, investor asal Malaysia dikabarkan siap untuk memulai pembangunan proyek di IKN pada akhir tahun 2025.

Chairman and Group CEO Citadel Dato Jeff S Medina menyampaikan hal ini, usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan dan Pengalokasian lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP), di City Hall IKN, Selasa (18/3/2025).

Investor jiran ini masuk seiring dengan semakin banyaknya infrastruktur yang telah dibangun di IKN, yang memberikan keyakinan lebih bagi para investor.

"Kami akan mulai pembangunan proyek mixed use ini pada akhir tahun 2025. Hal ini sejalan dengan target Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan IKN," ujar Jeff.

Citadel Group melalui PT Citadel Indonesia, kompleks hunian eksklusif berupa townhouse dan kawasan mixed-use di atas lahan seluas 2,17 hektar di KIPP 1A.

Total nilai investasi yang akan digelontorkan diperkirakan mencapai Rp 3,97 triliun, sebagaimana terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR dengan Otorita IKN pada Desember 2024 lalu.

Dengan bergabungnya Citadel ini menggenapi jumlah investor swasta yang ikut membangun IKN menjadi sebanyak 42 investor.

Menurut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dengan semakin banyaknya infrastruktur yang dibangun, optimisme terus meningkat.

"IKN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia," ujar Basuki.

Dia berharap dengan dimulainya pembangunan proyek ini, dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian IKN dan masyarakat sekitar.

Investor Asing

Selain investor dari Malaysia, IKN juga menarik minat investor dari negara lain seperti China dan Thailand.

Beberapa investor tersebut telah melakukan penandatanganan perjanjian dengan Otorita IKN untuk membangun berbagai proyek di IKN.

Otorita IKN terus berupaya untuk mempercepat pembangunan IKN. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mempercepat pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

"Pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menargetkan pada bulan Juni, 100 persen ASN sudah pindah ke IKN," ujar Basuki.

Dengan semakin banyaknya investor yang masuk dan percepatan pembangunan infrastruktur, IKN diharapkan dapat segera menjadi pusat pemerintahan dan kota modern yang berkelanjutan.