Mengintip Desain dan Fasilitas Kompleks DPR/MPR di IKN Senilai Rp 8,5 Triliun

Setelah Istana Kepresidenan dan perkantoran eksekutif rampung, kini giliran Lembaga Legislatif dan Yudikatif yang dikebut.

Pemerintah secara resmi mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 8,5 triliun dari APBN untuk membangun Kompleks Perkantoran Legislatif (DPR/MPR/DPD) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Angka masif ini bukan sekadar untuk membangun gedung tinggi, tetapi untuk menciptakan ikon demokrasi modern yang inklusif, fungsional, dan berstandar smart forest city.

Inilah rincian fasilitas mewah dan komprehensif yang akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektar tersebut.

Fasilitas Utama Kompleks DPR/MPR/DPD IKN

Kompleks Legislatif IKN dirancang untuk menjadi pusat pengambilan keputusan yang memadai dan juga ruang publik yang mencerminkan keterbukaan demokrasi.

"Anggaran Rp 8,5 triliun ini mencakup pembangunan untuk periode 2025–2027," ungkap Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Rabu (29/10/2025).

Berikut Fasilitas Inti:

Pembangunan kompleks ini dijadwalkan dimulai pada November 2025 dan diperkirakan memakan waktu sekitar 25 bulan, dengan target fungsional pada tahun 2028, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menuntaskan Trias Politika di IKN.

Ekosistem Trias Politika dan APBN Rp 11,6 Triliun

Anggaran Rp 8,5 triliun untuk kompleks Legislatif adalah bagian dari total komitmen APBN sebesar Rp 11,6 triliun yang dialokasikan khusus untuk menuntaskan dua pilar pemerintahan penting di IKN:

Kompleks Legislatif (DPR/MPR/DPD)

• Luas Lahan: 42 hektar
• Anggaran APBN: Rp 8,5 Triliun
• Fasilitas Utama: Gedung Paripurna, Plaza Demokrasi, Museum, Gedung Kerja

Kompleks Yudikatif (MA/MK/KY)

Total lahan 57 hektar ini akan menjadi area tersentralisasi di KIPP, memastikan koordinasi dan mobilitas antar lembaga negara berjalan efisien.

Ekosistem Pendukung Smart Forest City

Anggaran besar ini tidak hanya terhenti pada pembangunan gedung, melainkan juga digunakan untuk menciptakan ekosistem pendukung yang vital bagi kelangsungan hidup para wakil rakyat dan staf yang pindah ke Nusantara.

Di antaranya, pembangunan dan penyambungan jaringan jalan di KIPP Sub-WP 1B dan 1C, menjamin akses cepat dari hunian ASN ke kompleks Legislatif.

Otorita IKN juga menjamin pasokan air baku yang memadai dari Bendungan Sepaku Semoi, dengan air yang mengalir ke IKN merupakan air yang dapat diminum atau potable water.

Bersamaan dengan Kompleks Legislatif, OIKN juga tengah mengebut penyelesaian Masjid Negara, Basilika Nusantara, penataan Pasar Sepaku, serta pembangunan hunian dan fasilitas pendidikan.

Target Kejar Tayang dan Peningkatan Tenaga Kerja

Basuki menekankan bahwa pembangunan Tahap II ini akan berjalan semakin cepat.

Proses pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif ditargetkan selesai dalam waktu relatif singkat, yakni 25 bulan sejak kontrak ditandatangani pada November 2025.

Untuk mencapai target tersebut, jumlah pekerja konstruksi di IKN diproyeksikan melonjak tajam dari sekitar 7.000 pekerja saat ini menjadi sekitar 20.000 orang pada Tahap II.