Melawan Narasi IKN Kota Hantu, Purbaya dan Basuki Kompak Beberkan Data

Setelah Rapat Kerja DPD RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara lugas menepis anggapan bahwa IKN akan berakhir sebagai kota hantu alias ghost city.

Menurut Purbaya, ketakutan tersebut tidak berdasar. Ia meyakini, dengan prospek ekonomi Indonesia yang cerah, dana pemerintah akan selalu tersedia dan menjadi back-up untuk keberlanjutan proyek ini.

“Kalau kata saya (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Jangan dengar prediksi orang (media) luar negeri, (mereka) itu sering salah,” ujar Purbaya, Senin (4/11/2025).

Bantahan Keras Otorita IKN

Salah satu bukti terbesar yang digunakan Menkeu untuk membantah narasi negatif adalah peran swasta yang kini mulai aktif.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah menyetujui dan mendorong penuh perusahaan-perusahaan swasta untuk membangun perumahan di IKN, dan pembangunan tersebut “harus sudah mulai jalan.”

Keputusan ini sangat strategis karena mengurangi beban APBN seraya memastikan dana pemerintah difokuskan pada infrastruktur dasar dan fasilitas negara.

Kehadiran perumahan swasta menjamin bahwa IKN akan dihuni oleh masyarakat umum, bukan hanya oleh ASN dan pekerja, sehingga mencegahnya menjadi kota administratif yang sepi.

Penguatan Trias Politika: Kunci Transformasi Tahap II

Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan, pembangunan IKN tidak hanya berjalan, tetapi semakin masif pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Perpres ini secara resmi menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

Langkah nyata IKN Tahap II kurun 2025-2027 adalah fokus pada pembangunan ekosistem Trias Politika yakni kompleks perkantoran Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif yang merupakan fondasi utama IKN sebagai Ibu Kota Politik.

Berikut rinciannya:

Legislatif (DPR/MPR/DPD)

• Luas lahan: 42 Hektar
• Anggaran APBN: Rp 8,5 Triliun
• Fasilitas inti: Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Museum.

Yudikatif (MA/MK/KY)

Total pengembangan kompleks perkantoran Legislatif dan Yudikatif ini seluas 57 hektar dengan investasi Rp 11,6 triliun.

Hitung-hitungan ini menunjukkan komitmen pendanaan APBN yang kuat di sektor strategis.

Tanda tangan kontrak hasil lelang dijadwalkan berlangsung antara akhir Oktober hingga November 2025, dengan masa pembangunan diperkirakan 25 bulan.

Dari 7.000 ke 20.000 Pekerja

Proyeksi Basuki mengenai lonjakan jumlah pekerja konstruksi adalah data yang paling ampuh untuk meredam narasi kota hantu.

Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi sudah tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

Otorita IKN memproyeksikan angka ini akan melonjak hingga 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan.

"Lonjakan populasi pekerja ini justru menciptakan permintaan akan layanan komersial dan hunian swasta, menggerakkan ekonomi secara organik," cetus Basuki.

Pembangunan fisik Tahap II ini didukung oleh tiga pilar yakni pembangunan fisik, persiapan regulasi, dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan political will yang kuat dari Presiden, jaminan dana dari Menkeu, dan percepatan eksekusi dari Kepala Otorita, IKN bergerak maju untuk menjadi pusat kekuatan politik yang hidup dan berdenyut pada tahun 2028.