Apartemen dan Perkantoran Garapan China di IKN Beroperasi Akhir 2026

Ini menyusul dimulainya konstruksi proyek kawasan terpadu senilai Rp 1,25 triliun oleh perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal China, PT Star Bright International Investment, di Sub WP 1B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Rabu (15/07/2026).

Proyek ini menjadi konstruksi perdana yang direalisasikan oleh perusahaan PMA di IKN dan ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Dibangun di atas lahan seluas 15.501 meter persegi, proyek ini akan menghadirkan kawasan terpadu yang terdiri atas apartemen, restoran, area ritel, dan perkantoran.

Hunian yang dibangun menyediakan unit satu hingga tiga kamar tidur yang dilengkapi ruang keluarga.

Kawasan itu juga akan dilengkapi kolam renang, pusat kebugaran, area komersial, dan ruang terbuka hijau dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Direktur Utama PT Star Bright International Investment Lu Keming mengatakan pihaknya optimistis terhadap prospek pembangunan Nusantara sebagai kota baru.

"Saya memiliki pengalaman melihat pembangunan kota dari kondisi awal yang masih kosong. Saya yakin IKN akan menjadi kota yang indah karena dibangun dari awal. Tim dari Tiongkok juga tertarik untuk berinvestasi di sektor perhotelan dan pariwisata," ujar Lu Keming, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (16/07/2026).

Selain melibatkan investor asing, proyek tersebut juga menggandeng kontraktor asal Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya pemberdayaan pelaku usaha lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Lokasi Strategis

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan lokasi proyek berada di kawasan strategis karena berdekatan dengan pusat pemerintahan Nusantara.

"Lokasi ini sangat istimewa. Dari sini kita dapat melihat Istana Negara serta kawasan yudikatif dan legislatif yang saat ini sedang dibangun," ujar Basuki.

Adapun PT Star Bright International Investment bergerak di bidang investasi, pengembangan properti, dan manajemen proyek berskala internasional.

Dalam pembangunan di IKN, perusahaan bekerja sama dengan Zhongda Jiancheng Engineering Management Group Co., Ltd. asal Sichuan, China.

Pada kesempatan yang sama, PT Dian Jaya Indonesia, perusahaan PMA asal Korea Selatan, turut hadir dan akan mengembangkan proyek apartemen serta hotel di kawasan WP KIPP Sub WP 1B.

Acara peletakan konstruksi juga dihadiri sejumlah calon investor dan delegasi bisnis asal China, antara lain dari Wan Tong Group, China Minsheng Bank, Jiangsu Qi He Technology, Jiangsu Shu Jun Technology, Beijing Jin Jia Tong Neng Environmental Technology Group, Shanghai San Ding Technology, Hainan Chamber of Commerce, Indonesia's Chinese Bridge Training School, Xing Yao International Investment, dan Liu Dian Group.

Otorita IKN menilai kehadiran para delegasi tersebut mencerminkan minat investor internasional terhadap peluang investasi di IKN.

Kawasan Yudikatif dan Legislatif Rampung Tahun 2028

Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif yang berada di sekitar lokasi proyek ditargetkan selesai pada 2028.

Otorita IKN menyatakan pembangunan fisik Tahap II terus dipercepat untuk mendukung target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

Untuk memantau pelaksanaan proyek, Otorita IKN secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi bersama investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, konsultan konstruksi, serta manajemen konstruksi induk.

Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. Sebanyak 9 paket telah selesai pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket memasuki tahap persiapan lelang.

Paket yang sedang dikerjakan meliputi pembangunan gedung perkantoran, kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menangani 90 paket pekerjaan fisik. Sebanyak 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam tahap konstruksi, termasuk Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah jalan pendukung.

Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengelola 12 paket pembangunan, dengan 11 paket telah rampung dan 1 paket masih dalam tahap konstruksi berupa rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang direlokasi.

Dari skema investasi swasta, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Sebanyak 9 proyek telah selesai dibangun, sedangkan 6 proyek memasuki tahap konstruksi, termasuk Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.

Adapun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas tujuh sektor hunian dan enam sektor jalan.

Dalam waktu dekat, skema KPBU akan memasuki tahap pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta 8 menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.