Proyek IKN Kian Masif, Setoran Pajak Kaltim Tembus Rp 12,69 Triliun

Pembangunan kawasan ibu kota baru ini mengucurkan belanja modal pemerintah pusat hingga triliunan rupiah, seraya menjaga penerimaan pajak daerah tetap tumbuh positif.

Hingga akhir September 2026, penerimaan pajak di Kaltim menembus Rp 12,69 triliun, atau naik 5,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Setoran pajak ini menjadi mesin utama pendapatan negara di Kaltim yang secara total mencapai Rp 17,95 triliun.

"Pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri antara lain dipengaruhi tidak berulangnya restitusi pajak dalam jumlah besar pada periode sebelumnya," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim, Tjahjo Purnomo, dikutip dari Antara, Rabu (28/10/2026).

Realisasi pendapatan negara tersebut telah mencapai 46,29 persen dari target regional sebesar Rp 38,78 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,97 persen.

Suntikan APBN untuk akses IKN

Di sisi pengeluaran, APBN mengucurkan belanja modal sebesar Rp 6,59 triliun hingga kuartal ketiga 2026.

Dana ini difokuskan untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional guna menunjang aksesibilitas serta infrastruktur pendukung IKN.

Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat di Kaltim terealisasi Rp 12,79 triliun.

Meski demikian, total realisasi belanja negara di Kaltim yang mencatatkan Rp 30,51 triliun (73,76 persen dari pagu Rp 41,37 triliun) mengalami koreksi tahunan sebesar 31,31 persen.

Untuk dana Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah mengucurkan Rp 17,72 triliun atau 78,67 persen dari pagu. Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) menyumbang porsi terbesar, yakni Rp 9,13 triliun.

CPO melonjak, impor kabel menyusut

Kinerja fiskal Kaltim juga ditopang oleh penerimaan kepabeanan dan cukai yang melesat 50,39 persen menjadi Rp 3,13 triliun.

Lonjakan ini didorong oleh lonjakan bea keluar hingga 92,4 persen, menyusul naiknya harga referensi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Namun, penerimaan bea masuk mencatatkan penurunan 15,51 persen seiring menyusutnya volume impor, terutama pada komoditas kawat, kabel, dan konduktor listrik berisolasi.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil melampaui target dengan capaian Rp 2,14 triliun (106,99 persen).

Kendati melampaui target, PNBP sedikit terkontraksi 5,23 persen secara tahunan akibat penurunan pendapatan jasa layanan pendidikan dan sewa peralatan dari Badan Layanan Umum (BLU).

Selain membiayai proyek fisik skala besar seperti IKN, APBN juga menyasar sektor ekonomi mikro Kaltim.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat mencapai Rp 3,39 triliun untuk 42.864 debitur, sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menyerap Rp 71,33 miliar bagi 11.334 debitur.