Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Jokowi Ngantor di IKN, Istana Garuda Siap Difungsikan Kembali

Kompas.com, 10 September 2024, 05:30 WIB
Add on Google
Hilda B Alexander

Penulis

NUSANTARA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hingga purnatugas, tepatnya pada 10 September-19 Oktober 2024.

Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari Istana Garuda sebagai tempat presiden berkantor, hingga Nusantara Airport atau Bandara Nusantara.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan, khusus Istana Kepresidenan yang mencakup Istana Garuda dan Istana Negara sudah siap 100 persen difungsikan kembali.

Baca juga: DPR Setujui Anggaran OIKN Rp 27,8 Triliun, Terbesar Kedeputian Sarpras

"Untuk beliau berkantor itu, Istana Garuda fungsi kantornya sudah siap 100 persen. Sebelum 17 Agustus 2024 lalu juga kan memang sudah digunakan untuk Sidang Kabinet," ujar Danis kepada Kompas.com, Senin (9/9/2024).

Demikian halnya dengan Istana Negara, sudah dapat difungsikan sebagai ruang rapat kerja presiden bersama gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat lainnya.

Saat ini, tengah dilakukan tahap finishing atau penyelesaian akhir, terutama lanskap, dan lain sebagainya.

Kemudian yang sedang dilengkapi juga adalah penyelesaian ekosistem perkantoran lainnya seperti gedung Kementerian Sekretariat Negara dan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

"Waktu 17 Agustus kemarin kan, gedung Kantor Kemenko kan baru dua lantai yang difungsikan. Nah ini kita selesaikan lantai 3, 4, dan 5 secara bertahap selesai," imbuh Danis.

Baca juga: Selasa Besok, Landasan Pacu Bandara IKN Tuntas Dikerjakan

Selanjutnya, infrastruktur yang akan dituntaskan adalah hunian untuk ASN yang terus digeber hingga 20 tower pada September ini atau paling lambat awal Oktober 2024.

"Sebelumnya, rusun ASN ini masih 12 tower ya, sekarang kami kejar 20 tower," ucap Danis.

Berikutnya adalah Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) yang sebelumnya hanya 14 unit yang siap digunakan, kini bertambah menjadi 20 unit dan pada Oktober nanti paripurna menjadi 36 unit.

Seluruh infrastruktur tersebut juga dilengkapi fungsi utilitas seperti air minum, listrik, AC, jaringan internet.

Demikian halnya dengan aksesibilitas yang terus dikejar guna memudahkan mobilitas presiden dan para menteri serta pejabat negara lainnya.

Baca juga: Groundbreaking ke-8 IKN Diramaikan Investor China dan Australia

Termasuk Jalan Utama menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yakni Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur, Grande, dan Jalan Feeder juga tengah dituntaskan proses pengaspalannya.

Satu hal yang paling berbeda dibanding 17 Agustus adalah terutama mengenai aksesibilitas udara yaitu rencana Presiden Jokowi yang akan mendarat di Nusantara Airport.

"Kami memang sesuai target. InsyaAllah bisa diselesaikan Selasa ya sambil menunggu kelaikan operasi dari Kementerian Perhubungan," cetus Danis.

Dengan kata lain, imbuh Danis, infrastruktur yang mendukung fungsi kerja kepresidenan dan Kabinet Indonesia Maju (KIM) siap digunakan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau