NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengkaji konsep Human Rights City atau kota berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu upaya memperkuat tata kelola pembangunan di Nusantara.
Gagasan tersebut mengemuka saat Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Wakil Menteri HAM Mugiyanto beserta jajaran di Kantor Otorita IKN, Nusantara, Senin (22/6/2026).
Baca juga: SMA Taruna Nusantara IKN Siap Beroperasi
Dalam pertemuan itu, Kementerian HAM dan Otorita IKN membahas berbagai aspek pembangunan di IKN, mulai dari pemenuhan hak masyarakat, kesejahteraan pekerja, akses terhadap layanan dasar, hingga upaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat sekitar.
Adapun konsep Humas Rights City tersebut dinilai sejalan dengan visi Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua.
Basuki mengatakan, pihaknya menyambut baik masukan dari Kementerian HAM terkait penguatan perspektif HAM dalam pembangunan IKN.
"Kami menyambut baik masukan dari Kementerian HAM terkait penguatan perspektif hak asasi manusia dalam pembangunan IKN. Gagasan mengenai Human Rights City menarik untuk dikaji lebih lanjut dan dapat menjadi salah satu penguatan bagi IKN," ujar Basuki, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (23/06/2026).
Baca juga: Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gedung di IKN Tembus Rp 585 Miliar
Ia berharap Kementerian HAM dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip HAM di IKN melalui program-program yang konkret dan terukur.
Menurut Basuki, Otorita IKN juga membuka peluang kolaborasi dalam penyusunan program penguatan HAM yang dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola pembangunan Nusantara.
"Kita buatkan programnya, sesuai dengan indikator-indikator HAM," kata Basuki.
Sebelum bertemu dengan jajaran Otorita IKN, Mugiyanto berdialog dengan masyarakat di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan tersebut, ia mendengarkan aspirasi warga terkait kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, akses terhadap layanan dasar, dampak pembangunan, serta harapan terhadap perkembangan IKN.
Baca juga: Minta Tambahan Anggaran Rp 15,5 Triliun, Ini Rincian Belanja Otorita IKN
"Kami tadi menyempatkan diri untuk bertemu dengan keluarga masyarakat di Sepaku, jadi tadi di Aula Kecamatan didampingi Pak Camat kami mendengarkan berbagai aspirasi mereka," ujar Mugiyanto.
Ia menekankan pentingnya memastikan masyarakat di sekitar kawasan IKN turut merasakan manfaat pembangunan sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi warga melalui koordinasi antarpemangku kepentingan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang