IKN Dorong Investasi di Balikpapan Tembus Rp 16 Triliun hingga September

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kehadiran Ibu Kota Nsuantara (IKN) berdampak signifikan terhadap realisasi investasi di kota penyangganya, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Hasbullah Helmi, Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu faktor penyumbang tingginya nilai investasi di Kota Balikpapan.

"Balikpapan adalah kota terdekat dan juga sebagai beranda, oleh sebab itu investasi banyak di Kota Balikpapan," ujar Helmi.

Baca juga: Butuh Rp 2 Triliun, Balikpapan Tawari Asing Bangun Proyek Desalinasi

Hingga September 2024, realisasi investasi yang masuk Balikpapan menembus angka Rp 16 triliun. Ini artinya, tersisa Rp 4 triliun lagi untuk memenuhi target investasi tahun 2024 sebesar Rp 20 triliun.

Sektor transportasi, perumahan atau properti, hingga konstruksi dan usaha kuliner menjadi kontributor utama.

Dia menyampaikan, target Rp 20 triliun itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun lalu, yang hanya Rp 18 triliun. Angka itu pun sukses dilampaui dengan realisasi Rp 24 triliun.

Peningkatan nilai investasi ini tentu harus diimbangi dengan pelayanan publik yang mumpuni, Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Di sini kami terus berusaha meningkatkan pelayanan itu," jelas Helmi.

Berdasarkan catatan DPMPTSP, MPP meraup kunjungan setiap bulan hingga 2.300 orang.

Tingginya jumlah kunjungan tersebut menandakan pelayanan yang diberikan cukup baik.

Baca juga: PTMB Minta Prabowo Jadikan SPAM Regional Balikpapan Proyek Strategis Nasional

Helmi menuturkan, terobosan demi terobosan terus dilakukan oleh DPMPTSP demi meningkatkan pelayanan, terutama melalui digitalisasi untuk kemudahan berinvestasi.

"Sehingga masyarakat tak perlu lagi harus ke MPP, bisa via dalam jaringan (daring)," ujarnya.

Dia mencontohkan, terkait proses perizinan praktik tenaga kesehatan yang sudah lebih cepat, dari sebelumnya 14 hari menjadi dua hari.

Kemudian, pengajuan perizinan reklame sekarang sudah tidak perlu dilakukan di MPP, juga secara daring.

"Tahun depan untuk pelayanan sektor pendidikan seluruhnya akan diterapkan digitalisasi, sehingga mempermudah. Termasuk juga ramah untuk penyandang disalibitas," tuturnya.

Sementara itu, Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir menyampaikan dari hasil kinerja, DPMPTSP Balikpapan telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Investasi.

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke IKN, Balikpapan Bakal Terima Tambahan Populasi

"Selain itu, hasil survei dari kepuasan masyarakat mencapai 95,20 persen," sebut Muzakkir.

Oleh sebab itu, sebagai beranda IKN, kata Muzakkir hal positif itu harus terus ditingkatkan dan diperbaiki lagi menatap masa depan Indonesia baru.

"Saya berharap yang bertugas di sini untuk terus melakukan inovasi karena dunia digital terus berkembang mengikuti zaman," tuturnya.

Menurut Muzakkir, perkembangan teknologi itu harus diikuti dengan baik agar pelayanan di Balikpapan tidak tertinggal.

"Selain itu juga intens melakukan koordinasi dengan SKPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan lainnya, karena syarat perizinan teknis dari mereka ada yang harus terpenuhi di sini," tuntas Muzakkir.