[KALEIDOSKOP IKN 2024] Konflik Sosial, Mundurnya Bambang-Dhony, dan HUT RI

NUSANTARA, KOMPAS.com - Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup krusial dan signifikan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Banyak perkembangan dan peristiwa penting terjadi sepanjang tahun ini yang terkait pembangunan infrastruktur, pelaksanaan jalannya pemerintahan, tantangan lingkungan dan sosial, serta persiapan pemindahan ibu kota.

Mulai dari Sidang Kabinet Paripurna, Perayaan HUT ke-79 RI di IKN, uji coba taksi terbang, uji coba Trem Otonom Terpadu (TOT), mengalirnya investasi swasta, mundurnya duet pimpinan Otorita IKN Bambang Susantono-Dhony Rahajoe, hingga konflik vertikal antara warga dan Otorita IKN terkait pembebasan lahan.

Secara garis besar, tahun 2024 menjadi tahun yang penuh dinamika bagi pembangunan IKN.

Berikut Kompas.com ringkaskan peristiwa-peristiwa penting di IKN sepanjang tahun 2024:

Januari 

Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada Januari 2024 adalah digelarnya groundbreaking atau peletakan batu pertama ke-4 sejumlah proyek investasi swasta.

Saat itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan groundbreaking ke-4 menggenapi jumlah investasi non APBN menjadi Rp 35,9 triliun. 

Ada 8 sektor utama yang dibangun termasuk hotel, hunian, ritel dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau.

Selain proyek swasta, bulan yang sama juga dimulai pembangunan Balaikota dan Kantor OIKN, Memorial Park, kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kantor LPP RRI, dan Masjid Negara.

Februari

Dilaksakanakan peletakan batu pertama ke-5 dengan penguatan pada sektor keuangan, telekomunikasi, layanan masyarakat, dan smart city.

Terdapat 4 perusahaan perbankan (3 perbankan BUMN dan 1 bank swasta lokal asal Kalimatan), Bank Mandiri, BRI, BNI, serta Bank Kaltimtara.

Selain itu, dimulai juga pembangunan pada sektor telekomunikasi di antaranya Telkom Indonesia yang membangun Telkom Smart Office sekaligus menandai dibangunnya layanan dasar seperti fiber optic, serta TVRI yang menempatkan mini studio Nusantara.

Maret

Otorita IKN mengedarkan surat tertanggal 4 Maret 2024 Nomor 179/DPP/OIKN/III/2024 yang diteken Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Pati.

Surat edaran itu berisi tentang undangan arahan atas Pelanggaran Pembangunan yang Tidak Berijin dan atau Tidak Sesuai dengan Tata Ruang IKN.

Melalui surat itu, Otorita IKN memberikan tenggat waktu tujuh hari bagi warga untuk membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang IKN dan peraturan perundang-undangan.

Warga Sepaku menerima surat peringatan dari Otorita IKN yang menyatakan bahwa beberapa bangunan milik mereka tidak sesuai dengan tata ruang wilayah pembangunan IKN.

Surat tersebut menyiratkan ancaman penggusuran jika warga tidak membongkar bangunan mereka dalam waktu yang ditentukan.

Tentu saja, warga menolak penggusuran tersebut karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan tata ruang IKN dan merasa hak-hak mereka sebagai masyarakat adat terancam.

Surat edaran ini pun menjadi sorotan publik, terutama pegiat dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) seperti Kontras.

Bahkan, Kontras menganggap surat edaran Otorita IKN berpotensi menimbulkan konflik sosial antara pemerintah dan masyarakat adat.

Hal ini karena tindakan penggusuran tanpa adanya solusi yang adil dan melibatkan masyarakat dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Citra pembangunan IKN yang seharusnya menjadi proyek pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan pun tercoreng.

April

Kepala Otorita IKN peiode 10 maret 2022-3 Juni 2024 Bambang Susantono melaksanakan ibadah salat Idulfitri 1 Syawal 1445 Hijriah berjamaah bersama masyarakat di Masjid Darussalam, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, pada Rabu (10/4/2024).

Kegiatan ini merupakan kali pertama Kepala Otorita IKN melangsungkan salat Idulfitri bersama 2.000 jamaah salat Idulfitri.

Juni

Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memimpin upacara peletakan batu pertama atau groundbreaking ke-6 pembangunan IKN.