Kehadiran IKN Peluang Buat Kaltim Kembangkan Sektor Jasa

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan peluang bagi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengembangkan sektor jasa.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, usai acara Konvensi Media Siber Indonesia di Balikpapan, Sabtu (28/12/2024).

"Kami berharap, Kaltim dapat mengoptimalkan sumber daya-sumber daya yang ada. Sekarang kami mulai mendorong transformasi ekonomi yang selama ini sangat bergantung pada mining atau pertambangan," tutur Akmal.

Baca juga: Tantangan dan Peluang Pembangunan IKN Tahun 2025

Untuk mengembangkan sektor di luar pertambangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengharapkan stimulus dari Pemerintah Pusat.

Stimulus tersebut antara lain berupa regulasi yang memberikan ruang lebih luas kepada Pemprov Kaltim untuk memanfaatkan area eks tambang.

Selain itu, regulasi yang memberikan ruang bagi Pemprov Kaltim untuk dapat berkolaborasi dengan para pemegang konsesi atau Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Itu yang kami harapkan. Kami enggak mengharapkan uang banyak. Kaltim itu orangnya bagus-bagus. Tinggal kami diberikan ruang untuk memanfaatkan lahan yang kami punya," tambahnya.

Namun, sebelum itu berjalan, Akmal menyebut, Kaltim memiliki pekerjaan rumah (PR) besar yakni membenahi data yang selama ini menjadi kelemahan.

Jika data dibenahi, akan mendukung dan membantu Pemprov Kaltim dalam menghasilkan kebijakan.

Baca juga: Cara Murah dan Hemat Merayakan Tahun Baru di IKN

"Ini adalah tugas bersama untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ketika data yang kami sajikan benar dan tepat, Kaltim akan mampu menghasilkan kebijakan yang juga tepat sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada 2025," tuntas Akmal.

Untuk diketahui Pemerintah Pusat memberikan dukungan dana melalui APBN Tahun 2024 sebesar Rp 58 triliun yang diharapkan menjadi katalis utama pembangunan.

Dana ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 21 triliun serta transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 38 triliun.

Langkah strategis ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan di berbagai sektor, terutama infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Meskipun kontribusi belanja pemerintah terhadap total PDB Nasional hanya sekitar 14 persen, Akmal optimistis anggaran ini mampu menjadi katalisator untuk menggandeng sektor swasta dalam membangun ekonomi daerah.

“Kolaborasi antar sektor adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, hingga 27 Desember 2024, realisasi belanja pemerintah di Kaltim telah mencapai 93 persen, dengan transfer ke daerah menyentuh angka 99,6 persen.