Negara Habiskan Rp 3,53 Triliun Bebaskan Lahan PSN di IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Hingga akhir 2024, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyalurkan Rp 3,53 triliun dana APBN untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Sabtu (25/1/2025).

Dana sebesar itu dialokasikan untuk sejumlah PSN seperti infrastruktur konektivitas Jalan Tol Seksi 3A, 3B, dan 5A, serta Jalan Bebas Hambatan Seksi 5B, 6A, dan 6B.

Baca juga: Groundbreaking Ke-9 Proyek Investasi Swasta IKN, Ada Hotel dan Kantor

Pendanaan lahan khusus jalan tol dan jalan bebas hambatan IKN ini dialokasikan sebesar Rp 2,87 triliun.

"Dari jumlah itu, telah disalurkan sebanyak Rp 2,32 triliun, atau sekitar 78,11 persen. Ini data per 31 Desember 2024," ungkap Rustanto.

Selain infrastruktur konektivitas, pendanaan untuk pengadaan lahan lainnya juga disalurkan seperti infrastruktur sumber daya air, yang seluruhnya berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Ada pun untuk pendanaan pengadaan PSN di IKN tahun anggaran 2025 tersedia senilai Rp 2,34 triliun.

"Dana ini disalurkan oleh LMAN dengan mengacu pada tata kelola, regulasi serta tetap menjunjung tinggi kolaborasi dan sinergi bersama Kementerian maupun pemangku kepentingan terkait," tuntas Rustanto.

Baca juga: Daftar Proyek Investor Swasta yang Tuntas Dibangun di IKN

Sementara itu, progres pembangunan infrastruktur IKN Tahap I periode 2022-2024 telah tuntas dilaksanakan.

Di antaranya Istana Garuda, Istana Negara, Lapangan Upcara, Kantor Kementerian Koordinator 1-4, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa, Gallery Center, Visitor Center, 20 Tower Rusun ASN, Plaza Bhinneka, Bukit Bendera, dan Beranda Nusantara.

Kemudian Bendungan Sepaku Semoi, Jembatan Pulau Balang, Intake Sepaku, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur, Grande, dan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM).

Saat ini, pembangunan memasuki Tahap II periode 2025-2029 dengan fokus menjadikan IKN sebagai ibu kota politik.

Pembangunan infrastruktur ditekankan pada ekosistem yudikatif dan legislatif, serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2.

Untuk menyelesaikan pembangunan IKN Tahap II, Otorita IKN mendapatkan pagu anggaran senilai Rp 48,8 triliun.