IKN Tahap I Siap Operasional, Eks Kepala Otorita: Harus Diaudit Dulu

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan, dengan Tahap I diklaim berkualitas dan siap operasional.

Namun, di balik kesiapan ini, muncul pendapat untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh sebelum operasional penuh dimulai.

Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menjelaskan bahwa infrastruktur yang terbangun di IKN saat ini telah memenuhi standar kualitas yang memadai.

Baca juga: Otorita Klaim Gedung dan Fasilitas IKN Berkualitas, Sesuai Standar PU

Hal ini didukung oleh adanya tim supervisi atau manajemen konstruksi yang memastikan kualitas pada setiap proses pembangunan.

"Bangunan yang saat ini terbangun sudah dirasa memiliki kualitas yang cukup baik, mengingat selama pembangunan juga terdapat tim supervisi/manajemen konstruksi yang membantu memastikan kualitas infrastruktur terbangun pada setiap prosesnya," ujar Danis kepada Kompas.com, Kamis (3/7/2025).

Lebih lanjut, Danis memaparkan bahwa gedung-gedung di IKN mengaplikasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum.

Baca juga: IKN Tahap I Sudah Jadi 100 Persen, Pemeliharaan Butuh Rp 300 Miliar

Setelah melalui Provisional Hand Over (PHO), gedung-ged gedung tersebut akan diserahkan kepada Otorita IKN melalui Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO).

Desakan Audit dan Evaluasi

Meskipun progres pembangunan dan kesiapan operasional terlihat menjanjikan dan patut mendapat apresiasi, perkembangan fisik saja tidaklah cukup.

Audit dan evaluasi menyeluruh terhadap standar keberlanjutan, tata kelola, dan dampak sosial-politik menjadi krusial dilakukan sebelum operasional penuh dimulai.

Baca juga: Sukses Dinaiki Raffi Ahmad, Bagaimana Peluang EHang Mengudara di IKN?

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini akan sangat menentukan keberhasilan IKN sebagai kota masa depan yang bukan hanya modern secara fisik, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif.

Eks Kepala Otorita IKN sekaligus Dean Cities and Local Government Institute Bambang Susantono menekankan pentingnya review atau tinjauan pada akhir pembangunan Tahap I (2022-2024).

Ia menyoroti beberapa aspek krusial yang harus dievaluasi secara mendalam untuk memastikan visi IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Bambang menegaskan agar Otorita IKN mengikuti standar internasional yang telah dicanangkan, meliputi Peta Jalan Karbon Netral 2045: Untuk mencapai target emisi nol bersih.

Baca juga: 574 CPNS Siap Jadi Mesin Baru Pembangunan IKN

Kemudian Voluntary Local Review untuk target-target SDG dengan memastikan pembangunan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Selain itu, Otorita juga harus mengimplementasikan target keanekaragaman hayati sebagai forest city.

"Pada akhir Tahap I kurun 2022-2024 seharusnya dilakukan review," ungkap Bambang.

Terkait hal ini, Danis menjelaskan, bahwa saat ini, pengelolaan infrastruktur di IKN dikelompokkan berdasarkan jenisnya, dengan masing-masing Project Officer dari Otorita IKN yang bertanggung jawab atas evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh pihak ketiga penyedia jasa.

Kelompok infrastruktur tersebut meliputi Gedung dan Kawasan Kantor Kemenko, Hunian, Ruang Terbuka Hijau, Jalan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Persampahan.

Danis juga memperkirakan kenitihan anggaran pengelolaan aset yang sudah terbangun tahun ini senilai Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar.

IKN Ibu Kota Politik

Selain itu, Bambang juga menekankan urgensi untuk mendefinisikan IKN sebagai Ibu Kota Politik. Ia mempertanyakan bagaimana maksud dari definisi ini dan bagaimana translasinya serta dampaknya terhadap master plan yang ada.

Menurutnya, hal ini harus dijelaskan kepada publik secara gamblang, termasuk pentahapan pembangunan dan fasilitas kota mana yang akan dibangun lebih dahulu.

Baca juga: IKN Disorot Jerman: Apa Dampaknya Terhadap Warga Lokal?

"Yang juga urgent adalah mendefinisikan IKN sebagai ibu kota politik, apa maksudnya? Bagaimana translasinya dan dampaknya ke master plan yang ada? Ini harus dijelaskan ke publik secara gamblang," tegasnya.

Bambang berpendapat bahwa jika menjadi Ibu Kota Politik, sebaiknya IKN juga menjadi etalase program-program unggulan pemerintah, seperti program makan bergizi gratis (MBG), penyediaan rumah yang terjangkau, sekolah rakyat, dan koperasi rakyat.

"Artinya, yang dibangun bukan melulu infrastruktur fisik, tetapi juga layanan-layanan publik yang esensial untuk masyarakat," tuntasnya.