Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN Bertambah, Dibangun Intiland

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan rencana pembangunan tambahan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan hunian tersebut tinggal menunggu tanda tangan Menteri Keuangan terkait skema availability payment.

"Untuk KPBU sekarang yang sudah tinggal menunggu tanda tangan Bu Menteri Keuangan untuk availability payment-nya. Semua diproses, sudah diproses," ujar Basuki di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).

Rusun dan Tapak

Menurut Basuki, proyek hunian tersebut meliputi 8 menara rumah susun (rusun) dan 109 unit rumah tapak (landed house). Namun yang akan digunakan sebagai rumah menteri hanya yang berbentuk tapak.

Baca juga: UPDATE IKN: Pengganti Agung Wicaksono dan Ali Berawi Dilantik Jumat

"Landed itu oleh Intiland. Yang tower, 8 tower itu oleh Nindya Karya. Itu sudah setuju Bu Menteri untuk di-KPBU-kan," jelasnya.

Untuk pembangunan rumah menteri sendiri, Basuki menyebut Otorita IKN telah menyiapkan referensi finansial dari proyek yang sudah dibangun sebelumnya.

"Karena referensinya juga ada rusun yang kita bikin, kemudian RTJM yang sudah ada itu referensi keuangan FS-nya dia. Kalau kurang baru Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujarnya.

Selain itu, Otorita IKN juga berencana membangun 1 sampai 2 tower tambahan yang nantinya dapat digunakan untuk DPR dan MPR. Namun, proyek tersebut tidak menggunakan skema KPBU, melainkan melalui APBN.

Pakai Anggaran Belanja Tambahan

Ia menyebut, pembangunan rumah menteri termasuk dalam rencana anggaran tambahan yang diusulkan Otorita IKN untuk tahun 2026 menjadi sebesar Rp 21 triliun.

Anggaran tersebut mencakup pembayaran proyek tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) serta proyek baru, termasuk hunian.

"Jadi nanti yang Rp 21 triliun itu untuk bayar MYC plus yang baru," ujar Basuki.

Pembangunan rumah menteri ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur lain seperti gedung legislatif dan yudikatif, jaringan jalan, air minum, serta sistem drainase.