NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan membangun rumah untuk pimpinan beserta anggota DPR RI di IKN.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, total ada 732 rumah yang akan dibangun untuk pimpinan dan anggota DPR RI di IKN.
Rinciannya, sebanyak 3 rumah tapak untuk Ketua DPR dan 15 rumah tapak untuk Wakil Ketua DPR dengan masing-masing luasnya 580 meter persegi.
Baca juga: Rumah Pimpinan dan Anggota DPR di IKN Mulai Dibangun Tahun Ini
Kemudian dibangun 567 unit rumah susun (rusun) untuk Anggota DPR RI dan 147 unit rusun untuk Anggota DPD dengan masing-masing luasnya 390 meter persegi.
"Mungkin untuk pimpinan mungkin bisa tapak, tapi anggota kami usulkan bisa menjadi rusun," kata Basuki saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/09/2025).
Keputusan pemilihan rumah tapak maupun rusun tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan tanah di IKN.
Baca juga: Ternyata, Lahan Bandara VVIP IKN Dipasok Land Manager, Siapa Dia?
"Karena begitu rumah tapak itu butuhnya 567 tambah 147 itu butuh lahan yang lebih luas," katanya melanjutkan.
Basuki mengungkapkan, kebutuhan pembangunan hunian DPR tersebut mencapai Rp 4,73 triliun.
Sementara yang sudah ditender pada tahun 2025 adalah senilai Rp 3,68 triliun.
"Itu pekerjaannya 7 paket bangunan gedung kawasan legislatif. Ini jadi ada 3 paket jalan, 2 paket embung, 1 paket kolam, 1 paket bangunan pendukung atau paket jaringan," ujar Basuki.
Baca juga: Bupati PPU Ngebut Beri Tanah ke Warga Terdampak IKN, Ada Apa?
Sementara pada tahun 2026, Otorita IKN mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 6,26 triliun.
Basuki mengatakan, kebutuhan anggaran proyek lanjutan hunian DPR tahun 2026-2027 bakal diambil dari pagu tersebut.
"Karena hanya baru di Rp 6,26 triliun, maka Rp 4,73 triliun kita ambil untuk ini, untuk meneruskan yang tadi Rp 3,68 triliun," tutur Basuki.
Rumah pimpinan beserta anggota DPR RI di IKN akan dibangun tahun ini.
"Itu sudah dimulai tahun ini yang sekarang sedang tender, mudah-mudahan akhir September atau awal Oktober sudah tanda tangan kontrak," kata Basuki.
Basuki mengatakan, proyek hunian ini akan digarap dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) tahun 2025-2027.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang