Seluk Beluk IKN Ibu Kota Politik, Langkah Akselerasi Prabowo

1. Eksekutif meliputi presiden, wakil presiden, dan kementerian/lembaga

Saat ini, progres paling maju adalah Istana Negara dan Istana Garuda yang telah selesai 70-80 persen dan digunakan untuk kunjungan simbolis.

Baca juga: Perawatan Bangunan di IKN Butuh Biaya Rp 600 Miliar

Qodari menekankan bahwa tanpa eksekutif yang kuat, IKN tak bisa beroperasi sebagai ibu kota.

Untuk itu, pemerintah menargetkan semua kantor kementerian (minimal 15) siap, dengan pemindahan 1.700-4.100 ASN tuntas pada 2028.

2. Legislatif mencakup DPR RI dan DPD RI

Pembangunan Kompleks atau Kawasan Legislatif (termasuk 732 hunian anggota DPR/DPD, dengan rusun 390 meter persegi) dimulai 2025.

Pembangunan fasilitas ini menelan anggaran Rp 4,73 triliun yang dilakukan secara Multi Years Contract atau kontrak tahun jamak hingga 2027. Tendernya ditargetkan selesai September 2025.

3. Yudikatif meliputi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kompleks atau Kawasan Yudikatif ditargetkan selesai 2027, sekaligus memastikan keseimbangan kekuasaan di IKN.

Qodari menegaskan: "Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya."

Baca juga: Kantor Basarnas Segera Dibangun di IKN

Ini menjadikan IKN sebagai ibu kota negara yang utuh, bukan parsial, sejalan dengan Pasal 18A UUD 1945 tentang pemisahan kekuasaan.

Percepatan Pembangunan dan Pemindahan

Penjelasan Qodari pun berlanjut ke aspek praktis, bahwa konsep ini mendorong percepatan melalui 8 Program Hasil Terbaik Cepat di Perpres 79/2025, termasuk konektivitas 0,74 dan cakupan smart city 25 persen pada 2028.

Tahap 2025-2026 (Fondasi Lengkap)

Fokus pembangunan di KIPP seluas 800-850 hektar, dengan anggaran Rp 13 triliun untuk jalan, embung, dan kolam. Progresnya saat ini 50 persen sarana dasar termasuk air, dan listrik dengan pemindahan simbolis 300 ASN.

Tahap 2027-2028 (Operasional Politik)