Setahun Prabowo-Gibran, Kodam Mulawarman Perkuat Pertahanan IKN, Perbatasan, dan Kedaulatan Pangan

NUSANTARA, KOMPAS.com - Dalam setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan nasional merata ke seluruh penjuru Tanah Air, termasuk Kalimantan Timur, yang berpusat pada megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di tengah dinamika ini, peran Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman menjadi sangat sentral dan multidimensi.

Baca juga: Dari Lapangan Kodam Mulawarman, Ini Makna TNI PRIMA di HUT ke-80

Dengan tanggung jawab wilayah seluas 202.813 kilometer persegi serta garis perbatasan darat sepanjang 1.038 kilometer dengan Malaysia, Kodam Mulawarman dituntut untuk menjalankan doktrin Gawi Manuntung-Waja Sampai Kaputing (Bekerja Bersama Sampai Tuntas) dalam tiga pilar utama: pertahanan kedaulatan, ketahanan pangan, dan pengamanan IKN.

Penguatan Perbatasan dengan Pendekatan Soft Power

Perbatasan darat Kalimantan yang sangat panjang dan rawan menjadi prioritas utama.

Hal ini karena wilayah perbatasan Kalimantan bukan hanya garis batas politik, tetapi juga beranda martabat negara.

Melalui operasi pengamanan dan patroli berlapis Satgas Pamtas, Kodam VI/Mulawarman menjaga integritas patok batas, memantau jalur masuk ilegal, dan merespons ancaman di sektor-sektor rawan seperti Krayan, Long Midang, Lumbis, dan Long Bawan.

Baca juga: Hutan Kaltara Jadi Daerah Latihan TNI AD Selama Lima Tahun

Panglima Kodam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy rachmat Nugraha menegaskan, konsep pengamanan tidak lagi murni bersifat militer, melainkan perpaduan hard power dan soft power.

“Keamanan perbatasan harus dibangun bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan memberdayakan masyarakat sehingga mereka menjadi penjaga pertama kedaulatan," ujar Pangdam Rudy menjawab pertanyaan Kompas.com, Minggu (19/10/2025).

Pendekatan ini diwujudkan melalui Program Desa Mandiri Perbatasan, yang bertujuan menjadikan masyarakat di tapal batas berdaulat secara ideologis, sosial, dan ekonomi, sehingga mengurangi potensi kerawanan dan infiltrasi dari luar.

Ketahanan Pangan

Selaras dengan paradigma baru bahwa food security is national security atau ketahanan pangan adalah ketahanan Nasional, Kodam VI/Mulawarman secara agresif beralih fungsi menjadi motor penggerak ketahanan pangan di tingkat kewilayahan.

Kodam menerapkan program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Integrated Farming System (IFS), untuk meningkatkan produksi pangan lokal.

Baca juga: TNI AD Akan Bentuk Batalyon Teritorial Pembangunan IKN

Dari target 21.827 hektar, realisasi program telah mencapai 16.358 hektar atau 84 persen. Hasilnya, pendapatan petani binaan melesat sebesar 10–15 persen.

Menurut Pangdam Rudy, model IFS menjadikan satuan komando kewilayahan (termasuk Babinsa) tidak hanya mengamankan, tetapi juga mendorong produksi lokal.

Ketahanan pangan ditegaskan bukan lagi sekadar masalah ekonomi, melainkan fondasi stabilitas nasional yang harus diamankan oleh sektor pertahanan.

Selain itu, Kodam juga mengambil peran di hilir program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Melalui Babinsa dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kodam mendukung distribusi dan memastikan kesenjangan gizi di wilayah 3T dapat diminimalisasi, menjadikan ketahanan gizi sebagai bagian integral pembangunan manusia di Kalimantan," tutur Mayjen Rudy.

IKN: Poros Gravitasi Pertahanan Baru

Ada pun pembangunan IKN di Kalimantan Timur menjadikan Kodam VI Mulawarman sebagai garda terdepan pertahanan IKN.

Status IKN sebagai national critical asset menuntut pola pengamanan yang sangat preventif dan terintegrasi.

Terkait hal ini, Kodam kini memperkuat sistem deteksi dini, meningkatkan interoperabilitas dengan TNI AL dan AU, serta fokus pada territorial control di sekitar IKN, meninggalkan konsep territorial coverage yang lebih luas.

Baca juga: Peran Ganda Kodam Mulawarman, Perisai Tempur dan Mitra Pembangunan

Penguatan postur pasukan tempur dan kewilayahan di sekitar IKN dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan aman dan bebas dari ancaman potensial, baik militer maupun non-militer.

Lepas dari itu, tantangan terbesar di Kalimantan kini adalah asymmetric threats yang menggerus keamanan rakyat yakni narkoba lintas batas, pertambangan ilegal atau illegal mining, penyelundupan Sumber Daya Alam (SDA), dan Tindak Pidana Penyelenundupan Orang (TPPO).

Untuk itu, Kodam VI/Mulawarman memperkuat sinergi dengan Polda, Pemda, dan instansi penegak hukum lain.

Orientasi sinergi jelas yakni menutup ruang gerak kejahatan lintas negara yang dapat merusak keamanan rakyat dan mengganggu iklim investasi.

Baca juga: Kodam Mulawarman Buka Peluang Kerjasama Teknologi Pertahanan di Perbatasan

Secara internal, restrukturisasi pasca pemisahan wilayah komando memungkinkan Kodam IV Mulawarman lebih fokus pada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Latihan bertingkat dan modernisasi gelar pasukan terus dilakukan, selaras dengan penekanan Pangdam Rudy, bahwa “Kesiapan pasukan harus menyeluruh. Tidak cukup hanya kuat, tapi juga cerdas dan disiplin untuk menegakkan kedaulatan dengan tepat.”

Kinerja Kodam VI/Mulawarman selama setahun terakhir ini membuktikan bahwa pertahanan dan keamanan di era IKN bersifat holistik, mulai dari menjaga patok di perbatasan, mengamankan hasil panen di sawah, hingga menjamin stabilitas politik di pusat pemerintahan yang baru.