IKN Diterpa Isu Kekeringan, Basuki Pastikan Pasokan Air Baku Aman

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kekhawatiran publik mengenai ketersediaan air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya terjawab.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan pasokan air baku untuk IKN, kota berkonsep smart forest city, berada dalam kondisi aman dan terjamin.

Jaminan ini sekaligus menepis hasil studi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang hanya berbasiskan pengamatan citra satelit tahun 2022, yang sempat menimbulkan keraguan di masyarakat.

Data Citra Satelit Vs Realitas Infrastruktur

Riset awal BRIN menyebutkan, luasan air permukaan di IKN hanya sekitar 5 persen, sehingga potensi air baku minim dan terancam kekeringan.

Baca juga: 13.000 Hektar Wilayah IKN Terkontaminasi Aktivitas Ilegal

Oleh karena itu, Basuki memberikan klarifikasi tegas bahwa air baku utama IKN memang bersumber dari air permukaan, bukan air tanah. Hal ini sesuai dengan perencanaan kota modern yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi potensi kekurangan air, IKN telah membangun dan menyelesaikan Bendungan Sepaku Semoi.

"Bendungan ini memiliki kapasitas tampungan mencapai 16 juta meter kubik dan mampu menyiapkan air baku sebesar 2.500 liter per detik (LPS)," ungkap Basuki, Rabu (29/10/2025).

Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKB Danis Hidayat Sumadilaga menambahkan, dari total produksi itu, 1.500 LPS dialokasikan untuk kebutuhan IKN, sementara 1.000 LPS dialokasikan untuk Balikpapan.

Baca juga: Kapan KTP IKN Resmi Berlaku?

"Dengan kapasitas total 2.500 LPS dari Bendungan Sepaku, pasokan air baku untuk tahap awal operasional IKN sudah sangat mencukupi dan siap diproses menjadi air minum," imbuh Danis.

Fokus ke Fase Kedua (2025-2028)

Jaminan pasokan air ini melengkapi berbagai progres pembangunan IKN yang kini telah memasuki Fase Kedua (2025-2030), bahkan dipercepat menjadi 2028 sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.

Otorita IKN memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana Trias Politika (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif) siap sebelum tahun 2028.

Untuk pilar Eksekutif, Basuki mengungkapkan, Istana Wakil Presiden (Wapres) terus dikerjakan pembangunan fisiknya yang saat ini mencapai 76 persen.

Baca juga: Progres Istana Wapres IKN 76 Persen, Siap Dipakai Gibran Bekerja 2026

"Ditargetkan selesai maksimal akhir tahun 2025, agar siap dimanfaatkan pada awal tahun 2026," ucap Basuki.

Sementara untuk pilar Yudikatif & Legislatif pembangunannya akan dimulai pada November ini  setelah penandatanganan kontrak lelang.

Pembangunan ini merupakan kontrak tahun jamak atau multi years contract (2025-2027) untuk Batch 2, dengan target penyelesaian sebelum 2028.

Masing-masing kompleks Yudikatif dan Legislatif menelan APBN senilai Rp 3,1 triliun, dan Rp 8,5 triliun.

Kejelasan Regulasi dan Identitas Kawasan

Senyampang hal itu, Otorita IKN, Badan Informasi Grospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menandatangani penetapan batas atau deliniasi kawasan IKN.

Wilayah IKN mencakup 7 Kecamatan dan 54 Desa dengan total penduduk sekitar 147.000 jiwa.

Baca juga: IKN On The Track: Pemindahan ASN 16 Kementerian/Lembaga November 2025

Setelah deliniasi, Kemendagri akan menerbitkan kodefikasi khusus IKN. Ini akan menggantikan kode Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan memungkinkan Otorita IKN menjalankan Online Single Submission (OSS) secara mandiri dengan kode Nusantara.

"Hal ini mempercepat perizinan investasi," cetus Basuki.

Pendanaan

Hingga kini, Otorita IKN mampu meraup pendanaan IKN senilai total Rp 225 triliun yang berasal dari tiga sumber yakni APBN, KPBU, dan Swasta.

Rinciannya APBN senilai Rp 48,8 Triliun yang disetujui untuk IKN dipastikan aman dan tidak terimbas kebijakan efisiensi.

Baca juga: IKN On The Track: Pemindahan ASN 16 Kementerian/Lembaga November 2025

Kemudian investasi swasta yang terus mengalir dengan perolehan Rp 66,3 Triliun, termasuk pembangunan hotel-hotel besar oleh Pakuwon Group, Vasanta Group, dan Jambuluwuk Group yang akan dimulai awal tahun depan.

Berikutnya, skema KPBU senilai Rp 158,72 triliun atau setara porsi 70,54 persen yang meliputi pembangunan jalan, multi-utility tunnel (MUT), dan hunian.