Hutan dan Lahan IKN yang Berhasil Direhabilitasi 1.805 Hektar

NUSANTARA, KOMPAS.com - Ambisi besar mentransformasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi kota hutan mulai menampakkan hasil, seiring rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang kini mencapai 1.805 hektar.

Kawasan yang dahulu merupakan hamparan monokultur eukaliptus milik industri, kini perlahan pulih menjadi hutan hujan tropis.

Perubahan ini disaksikan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meninjau lokasi rehabilitasi bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Sabtu (28/2/2026).

Baca juga: Pangkas Birokrasi Jakarta, Basuki Jamin Izin Pertamina di IKN Tak Berbelit

Penanaman kembali ini tidak lagi menggunakan tanaman seragam, melainkan varietas pohon serbaguna atau multi-purpose tree species dan spesies endemik Kalimantan seperti meranti, gaharu, kapur, medang, nyamplung, hingga nyatoh.

"Hutan sebagai sumber daya alam dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan akan terus memberikan dukungan penuh terhadap IKN, terutama dalam aspek penghijauan," ujar Raja Juli, dikutip Kompas.com, Rabu (4/3/2026).

Burung-Burung Mulai Kembali

Indikator keberhasilan rehabilitasi ini bukan hanya dilihat dari angka luasan lahan, melainkan dari pulihnya rantai ekosistem.

Raja Juli menyebutkan, dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan vegetasi di kawasan RHL menunjukkan progres signifikan.

Hal ini dibuktikan dengan kembalinya satwa liar, terutama burung-burung yang mulai bersarang di area tersebut akibat variasi tanaman yang kian beragam.

Baca juga: Otorita IKN Obral Insentif Fiskal, Kejar Target Investasi di Tengah Ketatnya Persaingan

“Tadi kita baru saja melihat lokasi RHL dua tahun yang lalu, tetapi sekarang sudah tinggi pohonnya untuk menggantikan tanaman monokultur. Dilaporkan juga sudah ada burung karena vegetasinya mulai variatif untuk mendukung nantinya IKN menjadi forest city,” tegas Raja Juli.

Selain berfungsi sebagai penyerap karbon, rehabilitasi ini krusial untuk menjaga tata air di kawasan inti Nusantara agar terhindar dari krisis ekologis di masa depan.

Perhutanan Sosial

Pembangunan IKN sering kali dikritik karena dikhawatirkan memarginalkan warga lokal.

Menjawab keresahan tersebut, dalam kunjungan ini Menhut menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kalimantan Timur.

Langkah ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat sekitar hutan memiliki akses legal dan manfaat ekonomi dari keberadaan IKN.

Baca juga: Amerika Guyur IKN 2,49 Juta Dolar AS, Buat Apa Saja?

Masyarakat tidak lagi menjadi penonton, melainkan pelaku aktif pengelola hutan berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya sinergi antara masifnya pembangunan infrastruktur dengan pelestarian alam.

“Kunjungan Bapak Menteri ini bukan hanya sebagai komitmen, tetapi adalah upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dan menjaga kelestarian lingkungan,” ucap Rudy.