Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 26 Mei 2026, 11:49 WIB
Add on Google
Hilda B Alexander

Penulis

NUSANTARA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan terus berlanjut, meskipun perdebatan mengenai status ibu kota masih mengemuka.

Selain itu, terdapat dua indikator struktural yang paling sering memicu kritik dari kelompok akademisi dan pemerhati lingkungan, yakni sumber pasokan energi harian serta risiko deforestasi hutan tropis Kalimantan.

Ketergantungan terhadap energi fosil konvensional dinilai akan membatalkan status IKN sebagai kota hutan pintar (smart forest city).

Baca juga: Otorita Bantah Proyek IKN Merusak Hutan

Menjawab tantangan tersebut, struktur jaringan kelistrikan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) didesain dengan memutus ketergantungan pada pembangkit berbasis batu bara.

Pasokan energi hulu untuk kompleks pemerintahan dan fasilitas publik utama kini bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN berkapasitas 50 Megawatt (MW).

Langkah ini menjadi basis bagi penerapan standar emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) sekaligus menguji konsistensi konsep kota hijau yang dicanangkan pemerintah.

Transparansi Anggaran

Penjelasan mengenai cetak biru energi dan pengelolaan lingkungan ini dikonfrontasikan langsung dalam ruang akademik bersama ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur.

Mereka berasal dari Universitas Mulawarman (Unmul), Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), dan Politeknik Negeri Samarinda.

Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, juga membantah narasi yang menyebut proyek ibu kota baru mengalami stagnasi konstruksi atau melakukan perusakan ekosistem hutan secara masif.

Baca juga: Pangkas Waktu Sepinggan–IKN Jadi 60 Menit, Tol Seksi 3A-2 Beroperasi 2027

“Tidak benar kalau ada yang bilang IKN mangkrak. Dan, hari ini saya juga tegaskan bahwa tidak benar kalau IKN merusak hutan," ujar Troy, dalam Seminar Nasional Public Nations 2026 di Universitas Mulawarman, Sabtu (23/5/2026).

Dia menambahkan, Otorita IKN memiliki setiap kedeputian yang bertanggung jawab dalam pembangunan, termasuk pengelolaan hutan.

"Bahkan, di KIPP Nusantara, bangunan-bangunan juga didukung listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang berkapasitas hingga sekitar 50 MW,” tegas Troy. 

Troy memastikan komitmen proteksi lingkungan diikat melalui gerakan penanaman kembali vegetasi lokal secara harian oleh internal Otorita IKN.

Langkah ini mencakup reboisasi lahan bekas tambang dan perkebunan monokultur komersial menggunakan varietas pohon endemik Kalimantan guna mengembalikan fungsi hutan hujan tropis yang heterogen.

Inovasi Lokal

Kritik dari sisi akademis menyoroti bahwa pembangunan fisik IKN tidak boleh berjalan terisolasi dari kesiapan sumber daya manusia di daerah penyangga.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau