Otorita IKN Mulai Tata Koridor Sepaku Seluas 219 Hektar

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai melakukan penataan Koridor Sepaku yang mencakup Desa Sukaraja dan Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Wilayah perencanaan kawasan tersebut memiliki luas sekitar 219,76 hektar pada skala meso.

Penataan kawasan itu merupakan bagian dari upaya mendukung terbentuknya ekosistem baru di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN melalui lingkungan yang lebih tertata, estetis, dan berkelanjutan.

Baca juga: Alarm Pangan di Tiga Penyangga IKN, Harga Sembako Mulai Merangkak Naik

Sebagai bagian dari tahapan program, OIKN menggelar rembuk warga terkait pembangunan drainase di Desa Sukaraja pada Selasa (19/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung di GOR Desa Sukaraja itu menjadi forum untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam penataan kawasan penyangga IKN.

Selain area seluas 219,76 hektar pada skala meso, penataan juga mencakup area mikro di koridor Jalan Negara dengan luas sekitar 59,64 hektar.

Penerima manfaat program meliputi masyarakat di wilayah RT 001 hingga RT 011 Desa Bukit Raya serta RT 001, RT 006, dan RT 007 Desa Sukaraja.

Pembangunan Drainase

Pembangunan drainase menjadi salah satu bagian dari penataan Koridor Sepaku. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mengurangi genangan yang kerap terjadi saat hujan deras berlangsung dalam waktu lama.

Direktur Sarana Prasarana Sosial Otorita IKN Agus Ahyar mengatakan, pengembangan kawasan di sekitar KIPP akan mengedepankan model pemberdayaan masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan mengembangkan penataan kawasan untuk Desa Sepaku dan Sukaraja. Kami ingin membangun desa sekitar KIPP ini dengan model pemberdayaan. Nantinya masyarakat yang akan melakukan pemeliharaannya," kata Agus, dikutip Rabu (20/05/2026).

Baca juga: Transformasi IKN, Mulai Jadi Ruang Aktivitas Publik

Agus menjelaskan, dana kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan langsung disalurkan kepada masyarakat tanpa pungutan.

"Program ini akan berkelanjutan dan dikoordinasikan oleh empat kelompok masyarakat," ujar Agus.

Ia menjelaskan, proses perencanaan pembangunan juga akan dilengkapi spesifikasi teknis dan survei lapangan menggunakan drone untuk memetakan aliran air agar pembangunan drainase dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Pembangunan drainase tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada Juni 2026.

Warga Dilibatkan

Penataan kawasan Koridor Sepaku dirancang dengan pendekatan berbasis masyarakat. Keterlibatan warga disebut akan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan infrastruktur.

Baca juga: Komitmen Investasi Non-APBN di IKN Tembus Rp 72,39 Triliun

Kepala Desa Sukaraja Sugianto mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan program tersebut demi menciptakan lingkungan yang lebih baik.

"Di desa kami, saat hujan deras sering terjadi genangan karena saluran pembuangan yang bermasalah. Karena itu, kami berharap seluruh pihak dapat bekerja dengan baik demi kepentingan bersama," kata Sugianto.