Greater Nusantara, Siasat IKN Lolos dari Kutukan Kota Mati
Penulis
NUSANTARA, KOMPAS.com — Ambisi pemerintah untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai episentrum baru pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa semakin mendekati kenyataan.
Otorita IKN secara resmi mulai menggeser fokus kerja, dari pembangunan internal kawasan inti pemerintahan menuju integrasi regional berskala luas.
Melalui konsep "Greater Nusantara", proyek ini mencoba mengaitkan masa depan ekonominya dengan daerah-daerah penyangga di Kalimantan Timur guna menghindari risiko kota mati yang kerap menimpa ibu kota baru di berbagai belahan dunia.
Baca juga: Beruang Madu, Lutung Merah, dan Rusa Sambar Kembali Kuasai Hutan IKN
Konsep Greater Nusantara merupakan modifikasi dari amanat awal Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 mengenai skema Tiga Kota (IKN, Balikpapan, Samarinda).
Jangkauan wilayah kini diperluas dengan memasukkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Langkah ini diambil setelah data lapangan menunjukkan ketergantungan logistik, ruang hunian, dan pasokan tenaga kerja IKN yang masih sangat bertumpu pada wilayah-wilayah sub-regional tersebut.
Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto, menegaskan, isolasi geografis dan keterbatasan interaksi ekonomi adalah musuh utama keberlanjutan IKN.
"Kita membutuhkan kota-kota sekitar untuk menjadi Greater Nusantara. Orang-orang di sebuah kota saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita menyebutnya sebagai pembangunan Greater Nusantara," kata Pungky dalam forum diskusi tata ruang regional, Jumat (5/6/2026).
Baca juga: Ekonomi Penyangga IKN Timpang: Balikpapan Tercekik Tiket Pesawat, PPU Deflasi
Data internal Otorita dari fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan (PPSP) mengeklaim dampak rambatan ekonomi (spillover effect) mulai bekerja di tingkat lokal.
Penajam Paser Utara mencatatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 19,9 persen, dibarengi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,45 persen dibandingkan periode sebelum proyek dimulai.
Dalam anatomi regional ini, Balikpapan diposisikan sebagai pintu masuk arus modal, sedangkan Samarinda dan Kukar menjadi rantai pasok industri perkotaan.
Namun, tantangan terbesar skema metropolitan inter-sentris ini terletak pada koordinasi birokrasi.
Belajar dari hambatan sinkronisasi wilayah Jabodetabekpunjur yang kerap terbentur batas administrasi dan ego sektoral, Otorita IKN sedang mengkaji model kerja sama yang lebih cair.
Salah satu yang diadopsi adalah Nara Model dari Jepang, sebuah kerangka kolaborasi antardaerah berbasis kebutuhan spesifik (seperti transportasi dan logistik) tanpa beban struktural dari pembentukan lembaga baru yang kaku.
Baca juga: Intip, Progres Terbaru Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif IKN
Profesor Norihisa Shima dari Toyo University, yang turut mengkaji cetak biru Tri-City Development Plan (TCDP), menekankan pentingnya pembagian peran yang tegas sejak awal agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi antarkota.
