IKN, Balikpapan, dan Samarinda Masuk dalam Konsep Greater Nusantara

NUSANTARA, KOMPAS.com — Cetak biru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memperluas jangkauan operasionalnya ke tingkat metropolitan makro.

Pemerintah melalui Otorita IKN kini mulai mengalihkan fokus strategi, dari yang semula bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik sektoral di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), beralih ke arah penyelarasan ekonomi wilayah penyangga.

Siasat integrasi ini diwujudkan melalui penguatan konsep ekonomi Tiga Kota (Tri-City) yang melekat dalam payung besar "Greater Nusantara".

Baca juga: Greater Nusantara, Strategi Mencegah IKN Jadi Kota Hantu

Perluasan interaksi ruang ini merupakan respons preventif untuk memotong risiko kegagalan struktural kota baru.

Hal ini mengingat sejarah tata kota dunia yang mencatat banyak proyek pemindahan ibu kota berujung menjadi kota sepi (ghost town) akibat keterisolasian geografis dan lambatnya pembentukan densitas populasi organik.

Ketergantungan Logistik dan Ancaman Isolasi Spasial

Perumusan konsep Tri-City dalam "Greater Nusantara" didasari oleh evaluasi empiris terhadap keterbatasan daya dukung internal IKN pada fase awal pertumbuhan.

Data perencanaan menunjukkan bahwa kawasan ibu kota baru tidak dapat berdiri sebagai entitas tunggal yang mandiri.

Aktivitas sirkulasi di KIPP memiliki ketergantungan masif terhadap rantai pasok material bangunan hulu, distribusi bahan pangan harian, hingga akomodasi hunian bagi para pekerja.

Jika interaksi ekonomi dengan daerah sekitar tidak dihidupkan sejak dini, kawasan ini dikhawatirkan akan mengalami penurunan aktivitas (stagnasi) begitu stimulus anggaran konstruksi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dikurangi.

Baca juga: 330 Kg Sampah Ditemukan di IKN, Basuki: Kabar Baik

Risiko keterisolasian ruang inilah yang melatarbelakangi Otorita IKN untuk mengikat kota-kota utama di Kalimantan Timur ke dalam satu ekosistem terpadu.

Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto, mengonfirmasi bahwa pertumbuhan organik Nusantara hanya bisa dicapai melalui kerja sama lintas batas administrasi.

"Kita membutuhkan kota-kota sekitar untuk menjadi Greater Nusantara. Orang-orang di sebuah kota saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita menyebutnya sebagai pembangunan Greater Nusantara," papar Pungky, dikutip Kompas.com, Senin (8/6/2026).

Distribusi Spillover Effect dan Ketahanan Ekonomi

Tujuan utama dari implementasi konsep Tiga Kota di dalam "Greater Nusantara" adalah menciptakan pembagian peran kerja regional (regional division of labor) yang saling mengunci.

Melalui mekanisme ini, pemerintah memproyeksikan terjadinya dampak rambatan ekonomi (spillover effect) yang merata, sekaligus mengamankan ketahanan logistik ibu kota tanpa harus membebani anggaran pusat secara terus-menerus.

Indikator awal dari berjalannya dampak rambatan ini tercatat pada performa ekonomi daerah mitra terdekat.

Baca juga: Beruang Madu, Lutung Merah, dan Rusa Sambar Kembali Kuasai Hutan IKN

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang menjadi bagian integral dari perluasan wilayah ini, mengantongi lonjakan pertumbuhan ekonomi lokal hingga mencapai 19,9 persen.

Diikuti dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,45 persen sejak proyek ibu kota diaktifkan.

Melalui penguatan fungsi Tri-City, performa pertumbuhan ini ditargetkan beralih menjadi pertumbuhan berbasis pasar mandiri saat intensitas proyek fisik sipil mulai melandai.

Sesuai dengan amanat amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, struktur inti Greater Nusantara digerakkan oleh tiga pusat pertumbuhan utama dengan spesifikasi fungsi sebagai berikut:

Integrasi tiga kota ini didukung oleh wilayah sekunder di koridor mitra, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai penyokong ruang logistik lokal dan basis pangan, serta Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyedia rantai pasok industri sekunder.

Baca juga: IKN Tahap II dan Kilang Pertamina Selamatkan Bisnis Hotel Balikpapan

Namun, terdapat hambatan klasik pengelolaan kawasan metropolitan gabungan di Indonesia sering kali bertumpu pada kakunya batas birokrasi dan tingginya ego sektoral antardaerah.

Belajar dari kendala pengelolaan wilayah Jabodetabekpunjur, Otorita IKN mencoba mengadopsi skema kolaborasi yang lebih fleksibel, salah satunya mengkaji implementasi Nara Model yang diterapkan di Jepang.

Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian kebutuhan konkret antardaerah, seperti sinkronisasi jalur transportasi massal lintas wilayah dan manajemen tarif logistik bersama, tanpa harus membentuk lembaga baru yang lambat dalam eksekusi kebijakan di lapangan.

Profesor Norihisa Shima dari Toyo University, yang terlibat dalam penyusunan analisis Tri-City Development Plan (TCDP), menyatakan bahwa koordinasi fungsional adalah kunci mutlak keberhasilan ibu kota baru.

Baca juga: Lonjakan Harga Bikin Penjualan Rumah di Balikpapan Anjlok 55,56 Persen

"IKN akan memberikan dampak yang besar kepada kota-kota sekitar, maka dari itu penting sekali IKN berkolaborasi bersama. Setiap kota dan kabupaten perlu memiliki fungsi masing-masing, dan setiap fungsi bisa terintegrasi satu sama lain," kata Norihisa Shima.

Senada dengan hal tersebut, Prof. Fumihiko Seta dari The University of Tokyo menggarisbawahi bahwa penataan konektivitas metropolitan Tiga Kota ini menjadi parameter krusial untuk menarik minat bermigrasi bagi populasi organik dalam jangka panjang.

"Saya datang ke beberapa ibu kota baru, saya sangat terkesan dengan perkembangan Nusantara. Saya yakin di kemudian hari akan banyak orang datang ke sini. Sangat penting untuk Nusantara mengelola kawasan metropolitan dengan baik," pungkas Fumihiko.

Dengan mengoneksikan kapasitas pelabuhan laut Balikpapan, basis industri Samarinda, dan pusat pemerintahan IKN, konsep Greater Nusantara diharapkan mampu membuktikan bahwa pemindahan ibu kota baru ini dapat menghidupkan ekonomi kawasan, bukan menciptakan wilayah administrasi yang terisolasi.