Jadi Etalase IKN, BPN Kaltim Diminta Percepat dan Permudah Layanan Tanah

NUSANTARA, KOMPAS.com - Status Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat pelayanan pertanahan di wilayah tersebut menjadi sorotan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, investor, masyarakat, hingga komunitas internasional.

Karena itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan meminta seluruh jajaran BPN di Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat dan mempermudah layanan pertanahan guna mendukung pembangunan dan investasi yang terus berkembang.

Menurut Ossy, Kalimantan Timur kini memegang peran strategis setelah ditetapkan sebagai lokasi IKN.

Kondisi tersebut menuntut jajaran ATR/BPN untuk mampu menghadirkan kepastian layanan pertanahan dan tata ruang yang mendukung iklim investasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Hal ini disampaikan Ossy saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota se-Kalimantan Timur di Kantah Kota Samarinda.

Baca juga: Otorita IKN Gunakan Drone untuk Petakan Aliran Air di Koridor Sepaku

"(Kementerian) ATR/BPN harus terus bisa menjadi solusi atas pembangunan di Kalimantan Timur ini. Tentunya, tidak mudah di tengah berbagai regulasi, namun kita harus kedepankan menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan pasti," ujar Ossy.

Dia menegaskan, pelayanan publik merupakan tugas utama Kementerian ATR/BPN.

Pelayanan Masyarakat

Mengacu pada arahan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, sekitar 80 persen tugas dan fungsi ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, Ossy meminta seluruh jajaran terus melakukan inovasi sesuai kebutuhan daerah masing-masing untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas akses informasi bagi masyarakat.

"Saya meminta kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita lakukan inovasi-inovasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kita cari area-area mana lagi yang kita bisa perbaiki dari sisi pelayanan kita," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Ossy didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur Shamy Ardian dan Kepala Kantah Kota Samarinda Ceto Subagiyo.

Dia juga meninjau langsung loket pelayanan di Kantah Kota Samarinda untuk melihat proses pelayanan yang diterima masyarakat.

Saat berdialog dengan para pemohon, Ossy meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan kritik, masukan, maupun keluhan terkait layanan pertanahan yang diterima.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk datang langsung ke kantor pertanahan apabila menghadapi persoalan agraria.

"Kalau ada permasalahan pertanahan tak usah lewat orang lain, langsung saja datang ke kantornya supaya lebih mudah dimengerti daripada melalui pihak lain," ujarnya.

Baca juga: Bupati Akui PPU Penyangga IKN Krisis Air Bersih, Ini Jalan Keluarnya

Pada kesempatan yang sama, Ossy menyerahkan 15 sertifikat tanah kepada masyarakat.

Sertifikat tanah tersebut terdiri atas sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta sertipikat tanah wakaf.

Melalui peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, pemerintah berharap Kalimantan Timur tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru melalui IKN, tetapi juga menjadi etalase pelayanan publik yang mampu mendukung investasi dan pembangunan secara berkelanjutan.