Ketimbang IKN, Bali Lebih Realistis Jadi Pusat Finansial Internasional

NUSANTARA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah Indonesia mendirikan Pusat Finansial Internasional (Special Financial Center) memicu perdebatan mengenai penentuan lokasi yang paling siap menerima limpahan modal global.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka menolak penempatan pusat finansial tersebut di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dengan alasan kondisi lapangan yang masih sepi.

Baca juga: Pusat Finansial Internasional IKN Ditolak Purbaya, Otorita Ogah Komentar

Kritik dari bendahara negara ini direspons dengan sikap bungkam oleh Otorita IKN melalui Staf Khusus Komunikasi Publik, Troy Pantouw, yang enggan memberikan komentar resmi.

Gagasan pembentukan Pusat Finansial Internasional ini awalnya muncul dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan Bali sebagai lokasi strategis.

Presiden Prabowo Subianto menyambut baik gagasan ini dengan menilai momentum sekarang tepat untuk menangkap peluang migrasi modal asing asal Rusia, Ukraina, serta limpahan likuiditas dari Timur Tengah yang mencari suaka investasi aman dari konflik geopolitik.

Syarat Mutlak Pusat Finansial Dunia

Pengamat dan CEO Leads Property Services Indonesia, Hendra Hartono, berpendapat, membangun pusat keuangan dunia membutuhkan variabel yang jauh lebih kompleks daripada sekadar penyediaan infrastruktur fisik dasar.

Menurutnya, kota-kota yang sukses menjadi Pusat Finansial Internasional (PFI) global, seperti New York, London, Hong Kong, Singapura, dan Duba, berfungsi sebagai episentrum bisnis sekaligus markas regional perusahaan multinasional.

Negara-negara yang menjadi wilayah aman (safe haven) bagi para miliarder atau High-Net-Worth Individuals (HNWI), seperti Swiss, Luksemburg, hingga Singapura, memiliki karakteristik mendasar yang belum sepenuhnya tersedia di IKN.

Baca juga: Akhirnya, Polresta IKN Resmi Dibentuk, Siapa Kepalanya?

Hendra mengungkapkan, terdapat sejumlah prasyarat utama yang wajib dipenuhi untuk membangun kepercayaan investor meliputi tata kelola dan regulasi atau menjamin kepastian hukum, stabilitas politik, integritas pemerintahan yang transparan, serta fundamental ekonomi yang menjaga stabilitas nilai mata uang.

Kemudian insentif fiskal dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah berpadu insentif pajak menarik guna menjaring investasi asing dalam jumlah besar ke pasar modal.

Prasyarat selanjutnya adalah konektivitas global berupa infrastruktur penerbangan langsung (direct flight) dari dan ke pusat bisnis utama dunia, serta jaringan internet berkecepatan tinggi tanpa waktu henti (zero downtime).

Baca juga: Plaza Seremoni IKN Sabet Penghargaan Internasional dari Malaysia

Berikutnya, penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan tenaga kerja ahli (talent pool) berkualitas tinggi.

"Tak lupa juga fasilitas izin tinggal melalui sejumlah kebijakan keimigrasian, seperti golden visa  yang memungkinkan para HNWI menetap, berbisnis, dan berinvestasi di sektor properti premium," tutur Hendra kepada Kompas.com, Sabtu (4/7/2026).

Potensi Jangka Panjang IKN versus Keunggulan Bali

Secara konsep dasar, IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan seperti Washington, D.C. atau Canberra, sementara Jakarta dipertahankan sebagai pusat bisnis utama layaknya New York atau Sydney.

Meskipun Indonesia memiliki modal besar berupa PDB tertinggi di Asia Tenggara, anggota G20, kaya komoditas, dan berpenduduk besar, daya tawar IKN sebagai pusat keuangan dalam waktu dekat dinilai sangat terbatas.

Baca juga: Proyek Kota Terpadu Ciputra di IKN Tunggu Infrastruktur Terbangun

Jika dipaksakan dalam waktu dekat, potensi IKN hanya mentok sebagai lokasi penyimpanan aset (wealth parking).

Pada fungsi ini pun, IKN akan sulit bersaing dengan Labuan IBFC milik Malaysia yang telah matang sejak tahun 1990.

Untuk memproyeksikan IKN sebagai alternatif Singapura, diperlukan komitmen dana yang masif serta waktu yang sangat panjang.

Sebaliknya, Bali dinilai jauh lebih realistis untuk mengejar momentum pengalihan dana internasional saat ini karena beberapa faktor penentu.

Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata dan gaya hidup kelas atas, sementara IKN baru terbentuk sebagai pusat administrasi negara.

Bali menjadi salah satu gerbang utama penerbangan internasional ke Indonesia. Adapun IKN masih dalam tahap pembangunan infrastruktur transportasi dasar.

Baca juga: SMA Taruna Nusantara IKN Tampung 477 Siswa

Di sisi penyediaan fasilitas ekonomi, Pulau Dewata didukung KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali dengan insentif pajak khusus. Sedangkan IKN masih menyusun regulasi teknis kluster ekonomi.

Karakteristik Bali lebih menyerupai Monako, yang sukses memposisikan diri sebagai pusat pengelolaan kekayaan (wealth management) dan destinasi tempat tinggal premium bagi kaum elite dunia, ketimbang menjadi pusat bisnis regional yang padat.

Catatan Kritis Infrastruktur dan Opsi Batam

Kendati Bali diunggulkan secara momentum, kota ini belum sepenuhnya siap bertransformasi total menjadi PFI.

Hendra mengingatkan, Bali masih mencatat pekerjaan rumah besar pada sektor transportasi umum, ketersediaan tenaga kerja ahli perbankan, kapasitas bursa saham internasional, serta isu lingkungan akut seperti kemacetan, banjir, dan sistem pengelolaan sampah (waste management).

Baca juga: Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gedung di IKN Tembus Rp 585 Miliar

Di luar opsi Bali dan IKN, pemerintah disarankan melirik potensi Batam. Kedekatan geografis Batam dengan Singapura dan Malaysia menempatkannya pada posisi strategis untuk menarik HNWI dari Asia Tenggara, Vietnam, dan Thailand.

Menurut Hendra, Batam memiliki peluang besar untuk dikembangkan melampaui fungsinya saat ini yang hanya sekadar pusat industri manufaktur dan pusat data (data center).

"Skenario ini mirip dengan strategi pemerintah China yang membangun Shenzhen sebagai kota alternatif pendukung bagi Hong Kong," tuntas Hendra.