Proyek IKN Kian Masif, Setoran Pajak Kaltim Tembus Rp 12,69 Triliun
Penulis
NUSANTARA, KOMPAS.com — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menggerakkan roda perekonomian dan kas negara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pembangunan kawasan ibu kota baru ini mengucurkan belanja modal pemerintah pusat hingga triliunan rupiah, seraya menjaga penerimaan pajak daerah tetap tumbuh positif.
Hingga akhir September 2026, penerimaan pajak di Kaltim menembus Rp 12,69 triliun, atau naik 5,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Setoran pajak ini menjadi mesin utama pendapatan negara di Kaltim yang secara total mencapai Rp 17,95 triliun.
Baca juga: Mahakam Investment Forum 2026 Jaring Komitmen Investasi Rp 54,6 Triliun di Kaltim dan IKN
"Pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri antara lain dipengaruhi tidak berulangnya restitusi pajak dalam jumlah besar pada periode sebelumnya," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim, Tjahjo Purnomo, dikutip dari Antara, Rabu (28/10/2026).
Realisasi pendapatan negara tersebut telah mencapai 46,29 persen dari target regional sebesar Rp 38,78 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,97 persen.
Suntikan APBN untuk akses IKN
Di sisi pengeluaran, APBN mengucurkan belanja modal sebesar Rp 6,59 triliun hingga kuartal ketiga 2026.
Dana ini difokuskan untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional guna menunjang aksesibilitas serta infrastruktur pendukung IKN.
Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat di Kaltim terealisasi Rp 12,79 triliun.
Baca juga: Kardinal Suharyo Cek Langsung Bakal Basilika Pertama Indonesia di IKN
Meski demikian, total realisasi belanja negara di Kaltim yang mencatatkan Rp 30,51 triliun (73,76 persen dari pagu Rp 41,37 triliun) mengalami koreksi tahunan sebesar 31,31 persen.
Untuk dana Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah mengucurkan Rp 17,72 triliun atau 78,67 persen dari pagu. Komponen Dana Alokasi Umum (DAU) menyumbang porsi terbesar, yakni Rp 9,13 triliun.
CPO melonjak, impor kabel menyusut
Kinerja fiskal Kaltim juga ditopang oleh penerimaan kepabeanan dan cukai yang melesat 50,39 persen menjadi Rp 3,13 triliun.
Lonjakan ini didorong oleh lonjakan bea keluar hingga 92,4 persen, menyusul naiknya harga referensi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Namun, penerimaan bea masuk mencatatkan penurunan 15,51 persen seiring menyusutnya volume impor, terutama pada komoditas kawat, kabel, dan konduktor listrik berisolasi.
Baca juga: Delineasi IKN Dihantam 309 Karhutla, Satu Perusahaan Disanksi dan Satu Orang Tersangka
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil melampaui target dengan capaian Rp 2,14 triliun (106,99 persen).
Kendati melampaui target, PNBP sedikit terkontraksi 5,23 persen secara tahunan akibat penurunan pendapatan jasa layanan pendidikan dan sewa peralatan dari Badan Layanan Umum (BLU).
Selain membiayai proyek fisik skala besar seperti IKN, APBN juga menyasar sektor ekonomi mikro Kaltim.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat mencapai Rp 3,39 triliun untuk 42.864 debitur, sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menyerap Rp 71,33 miliar bagi 11.334 debitur.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
