Tanah Ulayat Dibutuhkan untuk Proyek IKN, Pembebasan Terus Berjalan

NUSANTARA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat yang tinggal dekat Ibu Kota Nusantara (IKN), tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, adalah Suku Paser dan Suku Dayak.

Ada pun beberapa rencana pembangunan infrastruktur IKN berada di tanah ulayat masyarakat adat.

Berdasarkan data Otorita IKN (OIKN), ada 2.086 hektar lahan masyarakat di PPU yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tol IKN hingga Masjid Negara.

Karenanya, pemerintah tengah melakukan pembebasan lahan tersebut melalui skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.

Terkait hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pembebasan lahan terus berproses.

Dia ingin masyarakat benar-benar bisa memahami bahwa memang ada wilayah tanah yang saat ini diperuntukkan untuk pembangunan IKN .

"Ini kami harapkan akan terus berkelanjutan, tetapi juga kita harus mendengarkan apa yang mereka harapkan, termasuk juga mendapatkan perlakuan yang adil," jelas AHY saat ditemui usai pembukaan Konferensi Internasional tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Ulayat di Indonesia dan Negara di Tingkat ASEAN, di Bandung, Kamis (5/9/2024).

Selain itu, AHY yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di IKN mengatakan, IKN membutuhkan investasi dari berbagai sumber, baik dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Kebutuhan Mandor Bersertifikat di IKN Meningkat, Ini Pelatihannya

Sebelumnya, Plt Kepala OIKN sekaligus Wakil Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN II Basuki Hadimuljono menyebutkan, anggaran yang disiapkan untuk ganti rugi tersebut adalah Rp 140 miliar.

"Kita siapkan Rp 140 miliar di PU untuk membayar itu nanti," kata Basuki di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Anggaran kerohiman tersebut diberikan untuk ganti rugi lahan yang bakal dibangun untuk Jalan Tol IKN, Pengendali Banjir Sepaku, hingga Masjid Negara.

Guna mempercepat proses ini, pemerintah juga telah membentuk tim terpadu.

"Sekarang mereka (tim terpadu) tinggal kerja proses negosiasi di lapangan," ucap Basuki.

Ini menyusul adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan IKN yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.