Dukung IKN dan Ekonomi Kaltim, Pengembangan KKT Diprioritaskan

NUSANTARA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memprioritaskan pengembangan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) sebagai aset strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rencana pengembangan ini akan dilakukan bekerja sama dengan PT Pelindo (Persero) dan ditargetkan dimulai pada tahun 2026.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menuturkan, pengembangan utama yang akan dilakukan adalah perpanjangan dermaga dari 270 meter menjadi 1.000 meter.

Baca juga: Tekan Inflasi Ramadan, Kaltim Gandeng Ritel Modern Gelar Pangan Murah

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan peti kemas, yang akan melayani kebutuhan pengiriman barang dan jasa di seluruh Kaltim, termasuk IKN.

"Harapan kami, pertama, ini bisa dikembangkan, punya potensi, dan kita bicara dengan Pelindo, ada rencana untuk segera dikembangkan di tahun 2026 ini," ujar Rudy saat mengunjungi KKT, Selasa (11/3/2025).

Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Kaltim, antara lain meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa yang diharapkan dapat menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga.

"Pada gilirannya, ketersediaan barang-barang konsumsi masyarakat akan lebih terjamin," 

Peningkatan Kapasitas Pelabuhan

KKT memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Dari total lahan 72,5 hektar, baru sekitar 16 hektar yang dimanfaatkan.

Baca juga: Ekonomi Kaltim Stabil di Tengah Dinamika Global, Deflasi 0,25 Persen

Selain itu, terdapat pula aset Pemprov Kaltim seluas 300 hektar yang dapat dikembangkan untuk kegiatan kepelabuhanan.

Alur pelayaran di KKT pun memungkinkan kapal-kapal besar untuk masuk, termasuk kapal dengan ukuran Panamax.

Selain pengembangan dermaga, Pemprov Kaltim juga akan bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur jalan menuju pelabuhan, yang telah menjadi jalan nasional.

Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan keamanan transportasi menuju pelabuhan.

Baca juga: Pabrik Detonator Resmi Beroperasi di Kaltim, Kurangi Impor Tiga Negara

"Saat ini jalan itu sudah menjadi jalan nasional, jadi tentunya kekurangannya mulai dari longsornya jalan, amplasnya jalan, mesti harus ditangani oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)," jelas Rudy.

Sementara, untuk mengatasi masalah parkir liar yang merusak lingkungan dan jalan, Pemprov Kaltim berencana menyiapkan area parkir khusus yang akan dikelola oleh perusahaan daerah.

Area parkir ini diharapkan dapat menampung kendaraan-kendaraan besar, seperti truk kontainer dan truk pengangkut semen atau aspal.

Dengan pengembangan ini, KKT diharapkan dapat menjadi pelabuhan yang modern dan efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim dan pembangunan IKN.