14 Gedung Pemerintah di IKN Kantongi Sertifikat Bangunan Hijau

NUSANTARA, KOMPAS.com – Ambisi Indonesia untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota berkelanjutan bukan sekadar wacana.

Sejak 2022 hingga September 2025, sebanyak 14 gedung pemerintah di IKN sudah berhasil mengantongi sertifikasi bangunan gedung hijau (BGH).

Baca juga: 25 Tower Rusun Disiapkan, Begini Skema Pemindahan ASN ke IKN

Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah untuk menekan emisi karbon di sektor konstruksi, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar.

Menurut Kepala Balai Teknik Sains Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Fajar Santoso Hutahaean, sektor bangunan dan konstruksi memiliki peran krusial dalam isu perubahan iklim.

Sektor ini mengonsumsi 30 persen dari total energi dan menyumbang sepertiga dari emisi gas rumah kaca. Tanpa intervensi, emisi dari sektor ini bisa melonjak hingga 1,5 miliar ton CO2 pada 2030.

Baca juga: Kata Otorita, Antusiasme Investor ke IKN Luar Biasa

Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan regulasi yang ketat, termasuk Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Bangunan Gedung Hijau dan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung Cerdas.

Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi pembangunan rendah karbon.

Tekan Emisi Karbon Hingga 70 Persen

Komitmen ini tidak hanya datang dari pemerintah.

Presiden Direktur Schneider Electric Indonesia, Martin Setiawan menegaskan bahwa transformasi menuju bangunan berkelanjutan harus melibatkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Ia menyebut, teknologi digital memiliki peran besar dalam menekan emisi.

Baca juga: Anggaran Rumah DPR dan MA di IKN Tembus Rp 4,42 Triliun, Dibangun 2026

“Sebanyak 70 persen emisi karbon bisa ditekan dengan teknologi,” kata Martin.

Caranya adalah dengan menerapkan strategi dekarbonisasi, memonitor energi dan karbon melalui digitalisasi, serta melakukan retrofit—memperbarui sistem gedung untuk efisiensi energi.

Strategi ini sangat relevan, terutama untuk daerah seperti Bali, di mana konsumsi energi di sektor pariwisata sangat tinggi.

Sebuah data mencatat, konsumsi energi hotel bintang lima di Bali mencapai 183 kWh per kamar per hari, jauh lebih besar dari Jakarta.

Baca juga: Pembangunan Gedung DPR dan MA di IKN Dimulai, Anggaran Rp 4,73 Triliun

Dengan mengoptimalkan adopsi bangunan berkelanjutan, sektor industri dapat berkontribusi signifikan pada target Net Zero Emission Indonesia pada 2060.

Keberhasilan IKN dalam meraih sertifikasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain di seluruh Indonesia.