DPRD Balikpapan Kaji Ulang APBD 2026, Buntut Pemotongan TKD

NUSANTARA, KOMPAS.com - Balikpapan, kota yang dikenal sebagai gerbang utama Kalimantan Timur sekaligus boranda Ibu Kota Nusantara (IKN) ini mendadak harus memutar otak setelah mencuatnya informasi mengenai pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga mencapai lebih dari 60 persen.

Pemangkasan dana jumbo ini bukan sekadar urusan angka, melainkan ancaman serius terhadap kelangsungan program-program prioritas yang telah disusun untuk tahun anggaran 2026.

Baca juga: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Beranda IKN Balikpapan Dimulai

Kekhawatiran yang melanda Balikpapan sangat beralasan. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengungkapkan hitungan yang menunjukkan betapa drastisnya dampak pemotongan ini.

Awalnya, Balikpapan diperkirakan berhak menerima dana transfer dari pusat sekitar Rp 1,8 triliun. Namun, setelah pemotongan, dana yang tersisa diprediksi hanya Rp 1,05 triliun.

Defisit ini diperburuk oleh pemangkasan dana transfer dari provinsi. Jika sebelumnya Balikpapan menerima sekitar Rp 300 miliar, kini jumlahnya diprediksi hanya berkisar Rp 100 miliar.

Baca juga: Balikpapan Beranda IKN Hadapi Masalah Kabel Bergelantungan, DPRD Desak Penataan

“Ruang fiskal kita betul-betul menyempit. Bila dulu anggaran pembangunan bisa di atas Rp500 miliar, sekarang mungkin tinggal puluhan miliar saja,” ujar Budiono, dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (20/10/2025).

Situasi ini memaksa DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera melakukan kajian ulang total terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Prioritas kini harus diubah, hanya kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan publik, seperti pelayanan dasar dan infrastruktur penting, yang akan dipertahankan.

Dari Protes Rakyat Jadi Protes Kepala Daerah

Fenomena pemotongan TKD ini menghasilkan ironi baru di tingkat nasional. Budiono berkelakar, jika dulu demonstrasi ramai dilakukan oleh masyarakat terkait kebijakan pusat, kini justru para kepala daerah yang harus berbondong-bondong ke Jakarta karena TKD mereka dipotong.

Meskipun demikian, Balikpapan memilih pendekatan hati-hati. DPRD dan Pemkot akan menunggu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) resmi terbit sebelum memfinalisasi penyesuaian anggaran yang menyakitkan ini.

Baca juga: Okupansi Hotel di Beranda IKN Balikpapan 30 Persen, Tak Ada PHK

Di tengah pengetatan sabuk fiskal dari pusat, DPRD Balikpapan mendorong Pemkot untuk bersikap realistis dan harus lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif.

DPRD menekankan perlunya strategi jangka panjang, antara lain melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meninjau ulang potensi pajak, retribusi, dan penerimaan daerah lainnya yang belum maksimal.

Kemudian mencari skema investasi dan kemitraan publik-swasta yang tidak membebani APBD secara langsung.

"Balikpapan, sebagai kota yang strategis, memiliki daya tarik investasi yang kuat yang harus dimanfaatkan," tuntas Budiono.