Penulis
NUSANTARA, KOMPAS.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memasuki fase akselerasi, dengan fokus kini beralih pada penyiapan jantung legislasi negara.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengukuhkan dominasinya di panggung konstruksi IKN dengan mengamankan dua kontrak pembangunan Kawasan Lembaga Tinggi Negara senilai total Rp 3,66 triliun.
Penugasan ini menempatkan WIKA di garis depan dalam merancang dan membangun infrastruktur yang akan menunjang aktivitas utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di ibu kota baru.
Baca juga: Kembang Kertas Bermekaran di Ibu Kota Nusantara
Penandatanganan kontrak yang menjadi bagian dari Tahap 2 pembangunan IKN, ini mencerminkan kepercayaan besar pemerintah terhadap kapabilitas BUMN konstruksi di tengah tuntutan kualitas, waktu, dan konsep keberlanjutan forest city IKN.
Dua kontrak jumbo yang diraih WIKA secara strategis mencakup kompleksitas struktural dan penataan kawasan yang komprehensif.
Kontrak I: Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II. Kontrak ini, dengan nilai pekerjaan mencapai Rp 1,96 triliun, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup pembangunan fisik inti hingga sistem utilitas kawasan:
Gedung Utama meliputi tiga gedung utama, termasuk pekerjaan struktur, arsitektur, Mechanical, Electrical, and Plumbing (MEEP), dan interior.
Baca juga: Akselerasi Jantung Kekuasaan IKN: 8 Kontrak Mega Project Diteken
Infrastruktur Kawasan mencakup pekerjaan geoteknik, lanskap, tata cahaya, penataan informasi dan rambu pengarah, serta perkerasan area jalan dan jembatan.
WIKA juga bertanggung jawab penuh menangani sistem air minum, air limbah, drainase, serta utilitas kawasan lainnya.
Sementara Kontrak II merupakan pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR serta Bangunan Pendukung.
Kontrak senilai Rp 1,70 triliun ini berfokus pada pembangunan Gedung utama MPR dan penataan kawasan di sekitarnya.
Lingkup pekerjaan ini dirancang untuk mendukung operasional lembaga negara sekaligus memastikan representasi yang agung dan modern sesuai citra pusat pemerintahan baru.
Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menegaskan bahwa penugasan ini menjadi tonggak penting bagi perjalanan WIKA dalam berkontribusi pada pembangunan nasional.
"Kami berkomitmen menghadirkan konstruksi yang berkualitas, tepat waktu, dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya IKN sebagai pusat pemerintahan modern berkelas dunia,” ujar Agung.
Baca juga: Membedah Desain Green Building DPR RI di IKN Senilai Rp 1,84 Triliun
Kontrak ini menuntut WIKA untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip green building dalam desain dan konstruksi.