Komisi XI DPR RI Restui Penuh Kelanjutan Pembangunan IKN

NUSANTARA, KOMPAS.com - Keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapatkan suntikan optimisme baru dari parlemen.

Komisi XI DPR RI secara resmi menyatakan dukungan penuhnya terhadap akselerasi pembangunan IKN.

Langkah ini menjadi sinyal krusial bagi publik dan investor bahwa transisi pusat pemerintahan Indonesia telah berada pada jalur hukum dan fisik yang tidak terhentikan.

Baca juga: Menteri Sarawak Bawa Proposal ke IKN, Bangun Jalur Kereta Lintas 3 Negara

Kunjungan Kerja Reses yang dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan komitmen negara dalam mewujudkan pusat peradaban baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Menilik "Wajah" Masa Depan Indonesia

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, memimpin langsung rombongan dalam meninjau titik-titik vital yang akan menjadi jantung kekuasaan Indonesia, Rabu (10/12/2025).

Mulai dari kemegahan Istana Negara, ikonografi Istana Garuda, hingga lokasi strategis yang nantinya akan menjadi Kawasan Legislatif.

Dolfie menilai bahwa apa yang terlihat di lapangan saat ini adalah implementasi nyata dari amanat undang-undang.

Baca juga: Air Borneo Siap Buka Rute Penerbangan Langsung ke IKN

Progres infrastruktur yang masif mencerminkan visi besar Indonesia untuk keluar dari sentralisme geografis masa lalu.

“Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana yang diamanatkan undang-undang sudah dijalankan. Tentu harapan kami untuk IKN sebagai masa depan Indonesia ini, terus berjalan sebagaimana yang ditetapkan undang-undang,” tegas Dolfie.

Kolaborasi Lintas Sektoral

Dukungan Komisi XI memiliki bobot yang sangat berat karena perannya sebagai pengawas kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan.

Dalam kunjungan ini, mereka menggandeng mitra strategis utama: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga: Strategi BI Kaltim Jaga Stabilitas Harga Pangan dan Tekan Ketergantungan Batubara

Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBN dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada akselerasi fisik di lapangan.

Pengawasan ketat dari Komisi XI menjadi jaminan bagi para pemangku kepentingan bahwa tata kelola keuangan IKN tetap terjaga di tengah ambisi pembangunan yang cepat.