Progres IKN 86 Persen, DPR Sebut Masih Perlu Kerja Keras dan Biaya

Akselerasi pekerjaan pun terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna mengejar target fungsional jelang HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait kesiapan infrastruktur ini, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik.

Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, didampingi Wakil Ketua dan Anggota sebanyak 39 orang.

Membersamai anggota parlemen ini Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Dirjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra dan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengharapkan, pembangunan IKN terus berlanjut, siapa pun pemimpinnya, karena sudah dimulai seiring dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang bersifat mengikat.

"Itu sudah disepakati secara politik juga, tentu kita berharap yang seperti ini masa tidak dilanjutkan," ujar Lasarus, Selasa (2/7/2024).

Dikatakannya, dalam kunjungan kerja spesifik ke IKN, hampir seluruh anggota komisi hadir.

Namun setelah melihat progres langsung, Lasarus menilai masih perlu kerja keras dan banyak biaya.

"Ini tidak mudah dan masih juga perlu banyak biaya kalau saya lihat,” ucapnya.

Lasarus menambahkan, Komisi V DPR RI juga ingin mengetahui seberapa mendesak pembangunan ini untuk bisa segera selesai, namun hal ini masih perlu didiskusikan lagi.

Dia juga akan membawa masalah ini menjadi agenda Badan Anggaran DPR RI untuk membicarakan formulasi yang tepat meneruskan pembangunan IKN di tengah kondisi saat ini.

"Taget utamanya kan mengejar pelaksanaan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI dulu di sini,” tukasnya.

Tergantung Pemerintahan Prabowo

Sementara itu terkait penyelesaian dan penggunaan gedung-gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN , Lasarus menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Pasalnya, saat ini masih dalam masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subiyanto.

“Kita juga masih belum tau konsepnya, untuk pemerintahan yang akan datang seperti apa, dan tentunya kita juga masih menunggu apa yang akan diambil pemerintah terkait dengan kelanjutan IKN,” ungkapnya.

Diakuinya, kalau dilihat dari kondisi saat ini masih dalam proses, khusus untuk pekerjaannya terlihat masih sangat mendasar untuk sampai pada tahap operasionalisasi.

Lasarus menegaskan, masih perlu waktu yang cukup lama untuk Indonesia belajar dari berbagai negara tentang pemindahan ibu kota.

"Ada yang sampai 50 tahun baru bisa ditempati dan dilaksanakan perpindahan secara menyeluruh. Nah, untuk di Indonesia berapa tahun, kita tunggu saja, dan ini juga memerlukan komitmen dan kebersaman dari kita,” tutupnya.