Jelang Nataru Curah Hujan di Kaltim Tinggi, Waspada Banjir Rob dan Longsor

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan Kukuh Ribudiyanto mengatakan, curah hujan diperkirakan mencapai 300-400 milimeter per bulan.

"Normalnya curah hujan itu berkisar di 50-100 milimeter," ujar Kukuh menjawab Kompas.com, saat ditemui di kantornya, Balikpapan, Senin (9/12/2024).

Tingginya curah hujan akan mencapai puncaknya pada tahun depan. Januari 2025 sebagai puncak pertama, dan April 2025 sebagai puncak kedua.

Sementara Desember jelang Nataru ini, terjadi curah hujan tinggi atau meningkat dari biasanya.

Artinya, curah hujan tinggi ini bisa saja terjadi hingga Idul Fitri yang jatuh pada bulan maret 2025.

Kukuh menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan adanya siklus La Nina yakni anomali iklim global yang ditandai dengan keadaan suhu permukaan laut (SPL) atau sea surface temperature (SST) di Samudera Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin dibandingkan suhu normalnya.

Dengan demikian, sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Kaltim akan mengalami cuaca lebih dingin serta curah hujan lebih tinggi.

Namun, curah hujan tinggi tersebut tidak disertai petir dan angin kencang yang justru menurun intensitasnya pada periode tersebut.

Waspada Banjir Rob

Sebagai dampak dari curah hujan dengan intensitas tinggi, kawasan pesisir berpotensi mengalami banjir rob.

Hal itu mengingat pada periode tersebut kondisi air laut sedang pasang serta gelombang juga tinggi.

"Potensi bencana itu ada, terutama yang di pesisir pantai seperti banjir rob, dan untuk di Balikpapan mengingat wilayahnya berbukit yang perlu diwaspadai tanah longsor," jelasnya.

Termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) terutama di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang memang menjadi wilayah langganan banjir.

Begitupun untuk di pesisir sungai, curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan luapan air.

Terutama di sekitaran Sungai Mahakam, yang mengali ke Samarinda, Kutai Kertanegara, dan Mahakam Ulu.

Potensi ini harus diantisipasi oleh semua pihak terutama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, 10 Pemkot/Pemkab, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD), dan stakeholders terkait.

Kukuh menilai sejauh ini peran pemerintah cukup baik dalam mitigasi bencana baik melalui rapat koordinasi (rakor) kebencanaan maupun rapat kesiapsiagaan bencana.

"Pemerintah juga meneruskan sistem peringatan dini (early warning sistem) dari kami untuk disampaikan ke masyarakat," sambungnya.

Dengan langkah ini, fatalitas dampak yang ditimbulkan bencana di Kaltim bisa diminimalisasi.